TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengkritik lemahnya keterkaitan proses verifikasi dan konfirmasi rencana organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena lemahnya proses verifikasi dan konfirmasi, hal ini menyebabkan penolakan terhadap dua ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, yang berperan penting dalam mobilisasi dan manajemen pendidikan di Indonesia. . Secara khusus, disebutkan bahwa rencana dengan total anggaran 595 miliar rupee harus diikuti oleh lembaga-lembaga yang terpercaya dan terverifikasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

“Anggaran untuk pendidikan ini seharusnya tidak hanya menjadi subsidi kepada swasta. Kontribusi yang terakhir belum jelas. Untuk bidang pendidikan. Pemerintah harus menggunakannya dengan hati-hati. Dari APBN, terutama sejak kita masuk Darurat Covid-19, “kata Hidayat dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (23/7).

Hidayat mengenang bahwa 30% hingga 40% pendanaan negara berasal dari utang di era pandemi ini. Pasalnya, berdasarkan Perpres Nomor 72/2020, defisit sudah membengkak hingga lebih dari Rp1 triliun. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah untuk menggunakan anggaran yang prudent, efektif, efisien dan prudent, terutama untuk perencanaan dengan anggaran yang memadai.

Menurutnya, Kementerian Pendidikan memberikan anggaran sebesar Rp 595 miliar kepada Kementerian Pendidikan. Budayanya sangat besar, misalnya dibandingkan dengan anggaran instansi / Omash Kementerian Agama (hanya sekitar Rp 75 miliar).

Karena itu, politisi Partai Pekerja Kurdi itu meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menaikkan anggarannya. Sensitif dan berhati-hati, terutama karena banyak organisasi yang terkait dengan dana CSR perusahaan, seperti Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, telah menerima “hibah” dari gajah dalam rencana tersebut. Pencopotan Muhammadiyah dan NU dari rencana harus menjadi penilaian serius atas kesalahan dalam proses dan pengambilan keputusan, terutama berdasarkan informasi yang diterima, jika tidak ada satu pun dari 183 calon penerima lembaga yang ditangguhkan selama proses verifikasi. -Dia membutuhkan keadilan dan keadilan. Namun dalam hal ini peran Mohammedia, NU, dan beberapa ormas besar lainnya yang telah sukses di bidang pendidikan sebelum berdirinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa diabaikan, hal tersebut tidak boleh terjadi. Jangan abaikan peran dan cara pandang mereka, terutama selama pandemi menggunakan anggaran besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan guru. Faktanya, Muhammadiyah, Nu (NU) dan organisasi besar lainnya yang telah terbukti layanan dan kinerjanya berpartisipasi dalam pengembangan dan promosi pendidikan, dan selanjutnya akan membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merealisasikan rencananya dan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih maju. pendidikan. Dan pelajar, bahkan di era medis darurat pandemi Covid. -19 “, pungkasnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *