JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengapresiasi lembaga tertinggi nasional seperti Badan Pengawasan Agung (BPK), Ketua Mahkamah Agung (MA), dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dan Komite Yudisial (KY) dimana Ketua Mahkamah Agung memberikan laporannya. Prestasi tahunan mereka di MPR RI.

Tim Humas MPR RI juga merekam video replay rangkuman laporan tahunan masing-masing kepala negara, dan akan disiarkan di rekanan MPR RI dan media di media sosial MPR RI- “Laporan ini bukan hanya sekedar Menumpuk arsip yang tidak berarti, dan juga akan disalurkan kepada perguruan tinggi dan partai politik yang membutuhkan. Sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi lembaga nasional terhadap kinerja rakyat. Ini merupakan langkah lain yang diambil MPR RI. Hal ini menunjukkan bahwa MPR Musyawarah tahunan RI bukan hanya agenda seremonial, tetapi juga memiliki arti penting bagi institusi nasional. Ini juga merupakan laporan tahunan forum lembaga pemerintah nasional yang memperkuat kedaulatan rakyat dengan menyampaikan pendapat. ”Bamsoet berada di Jakarta, Jumat (20/8/14). Demikian disampaikan pada rapat MPR RI dan rapat gabungan DPR-DPD RI. -Presiden Joko Widodo berpartisipasi dalam acara tersebut. Wakil Presiden KH Maruf Amin, Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-6 Tri Soetrisno, Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden Kesebelas Boediono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Pramono dan Menteri Sosial Pramono. Mantan presiden DPR RI ini menjelaskan bahwa sebagai lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat, MPR RI mengemban tugas luhur dalam hal hukum pertanahan. Artinya, berhak mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi negara.

Selain hak memelihara dan mengesahkan kelangsungan peralihan dari pemerintahan, yaitu Presiden dan / atau Wakil Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Tantangan menjaga demokrasi pada akhirnya akan bagus. Seperti indahnya persatuan kita saat ini, rapat tahunan MPR dan rapat gabungan DPR dan DPD dilakukan secara bersamaan. Semuanya tampak cemerlang, memenuhi kewajiban konstitusionalnya secara harmonis. Ini pertanda bahwa kita sama dan tidak ada lagi perbedaan, semuanya kembali ke visi abadi kita yaitu membangun Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan merdeka “. Bamsoet menjelaskan .

Kepala Departemen Pertahanan AS FKPPI menjelaskan bahwa selain memperkuat persatuan nasional negara, MPR RI juga telah memperkuat persatuan persaudaraan Islam antar negara-negara paling Muslim di dunia. -Yaitu, pada Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz, dengan dukungan Parlemen Arab Saudi dan Parlemen Maroko, mendirikan Majelis Islam elis Syuro Dunia. Inisiatif ini telah didukung. Tatanan peradaban dunia Islam yang harmonis, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan, Misalnya, kesenjangan ekonomi antara masyarakat, kemiskinan, keterbelakangan, pengabaian hak asasi manusia, terutama hak masyarakat Muslim, hak perempuan dan pekerja, dan Bansouth menjelaskan: “Krisis nuklir dan krisis lingkungan. Kepolisian Republik Indonesia dan KPK.

“Kepercayaan rakyat akan mendorong keluarga MPR RI untuk bekerja keras mewujudkan dakwah rakyat. Mari kita terus bekerja sama dan mari kita bangun nilai-nilai luhur bangsa kepada Pancasra Sebagai landasan dan ideologi nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan konstitusi nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk negara republik, dan Bhinneka Tunggal Ika digunakan sebagai mata uang nasional, ”pungkas Bamsoet. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *