Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah agar lebih tegas dalam melaksanakan kesepakatan sanitasi. Selain kasus Covid-19 yang terus meningkat, persiapan Pilkada Langsung 2020 juga sedang dilakukan. Cluster Covid-19 baru tidak dapat ditambahkan selama tahap persiapan sebelum pemungutan suara Pilkada 2020.

“Persiapan Pilkada 2020 mulai mengkhawatirkan. Akibat rangkaian kegiatan ini, banyak kasus Covid-19 yang terdeteksi. Menurut laporan, sebanyak 69 petugas Bawaslu Boyolali dipastikan positif Covid-19. Menurut pemberitaan, bahkan di beberapa daerah bahkan beberapa calon potensial (Babazons) sudah terpapar Covid-19, ”kata Bamsoet di Jakarta, Senin. (07/09/20) — Ketua FKPPI Kemhan menyatakan bahwa pelanggaran kesehatan terlihat jelas dalam kegiatan registrasi Babazon. Di beberapa daerah, kegiatan pendaftaran Bapaslon masih melibatkan banyak orang, dan tata cara kebersihan diabaikan.

“Ketika ada pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian sanitasi, KPUD dan Bawaslu tidak segan-segan meminta bantuan aparat Polri untuk menjaga ketertiban. Termasuk mencari bantuan dari prajurit TNI-Polri yang ditugaskan untuk melaksanakan perjanjian sanitasi di tempat umum,” Kata Bamsoet.

Presiden ke-20 DPR RI menambahkan, saat memasuki tahapan kampanye Pilkada 71 hari, tren pelanggaran perjanjian kesehatan akan semakin besar. Mulai 26 September hingga 5 Desember 2020 “- Oleh karena itu, Bapaslon harus mampu mengontrol dukungan massa agar sesuai dengan kesepakatan sanitasi. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bansout Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan: “Kamu harus berani membatasi jumlah peserta dalam setiap acara persiapan Pilkada.”

Kenang Wakil Presiden Pemuda Pancasila, serentak Pilkada akan diselenggarakan di 270 daerah pemilihan pada tahun 2020. Termasuk 9 provinsi, 224 negara bagian dan 37 kota besar dan kecil di 32 provinsi. Jika setiap pasangan calon tidak bisa mengontrol aktivitas simpatisan dan pendukung, dikhawatirkan pelanggaran perjanjian kesehatan akan semakin sering terjadi. << Covid-19 akan menyebar Selama gerakan Pilkada, semua pemerintah daerah harus menegakkan perjanjian sanitasi dengan tegas, begitu pula Paslon harus bisa mengontrol pendukungnya. Fakta tersebut sebenarnya bisa memicu lonjakan kasus Covid-19 di semua daerah pemilihan, ”tutup Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *