TRIBUNNEWS.COM-Proses pendaftaran bakal calon kepala daerah (Garqada) ke KPUD beberapa hari lalu diperkirakan akan sangat aktif. Warga Jakarta yang tergabung dalam KPUD tidak sendiri, mereka didampingi oleh partai pendukung dan pendukungnya. Tidak hanya sepuluh atau dua puluh orang, tetapi ratusan atau bahkan ribuan orang. Melihat hal tersebut, Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat, menyayangkan sikap mereka yang tidak tahu tidak bisa mengendalikan pandemi Covid-19. Jazilul Fawaid dari Jakarta mengatakan Rabu lalu (9/9, 2020).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tahu bahwa semua orang yang ada di kerumunan paham tentang tata cara kesehatan, yakni selalu memakai masker, menjaga jarak dan sering cuci tangan pakai sabun; dia masih memerangi Covid-19 dalam kampanye pemerintah.

“Namun karena terlalu jeli memeluk pilkada, mereka mengabaikan dan mengabaikan perjanjian kesehatan,” jelasnya. Jumlah penularan Covid-19. Ada bukti yang berkembang bahwa 37 Cakata telah dites positif Covid-19. Jumlah ini mungkin terus meningkat. “Seperti kita ketahui bersama, penyebaran Covid-19 tidak pandang bulu. Bukan hanya Kakada saja yang tertular, tapi orang-orang di sekitarnya atau pendukungnya juga tertular.” Ini Gus Jazil (Gus Jazil). ) Kata. Guna menanggulangi pandemi Covid-19, Kabupaten Gresik, salah satu warga Pulau Bawean di Jawa Timur, berharap kejadian seperti proses registrasi Cakada akan melibatkan banyak orang, namun mengabaikan kesepakatan kesehatan tidak akan mengulangi keadaan ini. “Setiap orang harus mengikuti prosedur kesehatan yang ketat. Ia menambahkan bahwa tidak hanya Cakada, tetapi tim sukses dan pendukungnya harus melakukan ini. Jazilul Fawaid sangat yakin bahwa Kaka Cakada adalah teladan atau teladan yang dikagumi masyarakat daerah, bahkan banyak yang masih menjadi gubernur, bupati, walikota dan wakilnya. Ia mengatakan: “Sekarang sebagai panutan bagi daerah, mereka memiliki kewajiban melaksanakan perjanjian kesehatan. Memberikan teladan bagi komunitas. Jazilul Fawaid mengenang, ada beberapa aturan yang bisa dijadikan patokan untuk menjaga Pilkada tetap berada dalam pandemi Covid-19. Hal itu terindikasi muncul dalam Perpres 6 Juni 2020 yang melibatkan Pilka dalam kasus bencana Covid-19 Nonalam. Da. Dia berkata: “Aturan ini tertuang dalam Pasal 11 (1) sampai (3). Disebutkan bahwa Pasal 11 ayat (1) mengatur bahwa setiap penyelenggara pemilu, pasangan calon, tim sukses, kontak pasangan calon, dan semua pihak yang terlibat dalam pilkada harus melaksanakan kesepakatan kesehatan, paling tidak menutup hidung. Dan berupa masker di leher. Mulut ke dagu. Atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) menganjurkan agar para pihak mematuhi perjanjian kesehatan. Kabupaten / kota, Partai Rakyat atau Partai Rakyat dan Provinsi Bawaslu, Bawaslu Kabupaten / kota, Panvas Kecamatan Lu atau Kecamatan Panwaslu / Desa berkoordinasi untuk menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ndangan .

Menurut Jazilul Fawaid, ketentuan tersebut didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020, yaitu tentang pencegahan dan penanggulangan Covid Untuk memperkuat disiplin dan penegakan prosedur kesehatan di -19. Jazilul Fawaid menyatakan telah dijatuhi sanksi agar Pilkada tetap mewabah di Covid-19. Ia telah memberi contoh di Jakarta dan beberapa kota lain untuk membantu mereka yang melanggar prosedur kesehatan ( Misalnya orang yang tidak memakai topeng), orang yang dikenakan sanksi sosial (seperti membersihkan jalan). Dia berkata: “Beberapa orang dikenai denda. Menurut dia, semua pelanggar termasuk Cakada akan dikenakan denda.Potensi orang untuk berkumpul, berpindah-pindah dan membuat banyak lalu lintas “Aturan ini ada dan kuat, tinggal ditegakkan,” pungkasnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *