TRIBUNNEWS.COM-Sejak Presiden Jokowi menjabat, pemerintah telah melakukan sejumlah pelanggaran hukum berdasarkan putusan pengadilan. Ini termasuk kemacetan Internet yang sewenang-wenang di Papua dan Papua Barat. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusannya (3/6/2020) menyatakan bahwa kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperlambat dan memblokir Internet tidak memenuhi persyaratan UU 30 Tahun 2020. Banyak orang Papua dan Papua Barat tidak dapat mengakses Internet untuk memahami keadaan Papua dan Papua Barat. Selain itu, sejak Agustus hingga September 2019, banyak warga yang dirugikan secara sosial dan ekonomi.Sejak awal (22/3/2017), pemerintah menyatakan melanggar penyerangan hutan di Kalimantan Tengah. Hukum kebakaran dan tanah (karhutla). Keputusan ini diambil setelah Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya menyetujui sebagian besar class action dari Kampanye Anti Rokok Kalimantan Tengah (GAAS). / 2017). Bahkan permintaan pemerintah untuk naik banding ke MA kembali ditolak. Akhirnya pemerintah melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan yang melanggar undang-undang tersebut, dan hasilnya ditolak kembali.

Selain itu, pemerintah juga telah kehilangan permintaan untuk menambah sumbangan dari BPJS Kesehatan. Mulai (1/1/2020), pemerintah menggunakan defisit sebagai alasan untuk meningkatkan kontribusi BPJSSanté menjadi 100%. Komunitas Penderita Dialisis di Indonesia (KPCDI) juga mengajukan Gugatan PERPRES Nomor 75 Tahun 2019 tentang jaminan kesehatan terkait peningkatan iuran kesehatan BPJS. Mahkamah Agung mengizinkan persidangan dalam putusannya dan membatalkan kenaikan sumbangan BPJSSanté pada 3 September 2020. Namun, pemerintah kembali menaikkan pungutan yang berlaku mulai (1/7/2020), dan kenaikan tersebut tidak jauh berbeda dengan kenaikan sebelumnya.

Syarief Hasan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, sangat berharap pemerintah menghormati dan menaati putusan Mahkamah Agung RI agar bisa menjadi contoh. Ibarat sepak bola, pemerintah juga kalah 0-3 dari rakyat. Tentunya dalam situasi pandemi Covid-19 yang tidak stabil ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat.

“Jika pemerintah tidak menghormati dan mematuhi putusan hukum, bagaimana dengan rakyat? Pemerintah harus segera mengikuti keputusan berikut ini: Pemerintah juga harus mempertimbangkan kembali untuk meningkatkan sumbangan BPJS agar sesuai dengan putusan MA. Pemerintah harus memberi contoh dengan menyetujui Keputusan tentang RUU untuk mematuhi hukum. Blokir Internet di Papua dan Papua Barat “, anggota Dewan Tertinggi Partai Progresif Demokratik dari Partai Demokrat menjelaskan. Untuk menghindari hal tersebut terulang kembali, maka sebaiknya setiap kebijakan dipertimbangkan dalam semua aspek, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *