Lestari Moerdijat, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, mengingatkan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan roadmap pendidikan inklusif. Menurut Rerie, roadmap sangat penting untuk tujuan pendidikan jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu, sistem pendidikan yang ada harus dipercepat.

“Ada road map, tapi saat ini belum ada aturan umum yang mewajibkan penyelesaian mata kuliah. Ada otorisasi, tapi kalau tidak tercapai, pemerintah daerah dan sekolah harus mengambil langkah meyakinkan untuk mencapainya. Karena kita lihat Ada gap yang sangat besar antara prosedur dan realisasinya, demikian kata Rerie dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/7).

Saat ini, di 514 kabupaten / kota di Indonesia, baru ada anggota Kongres Partai Nasdem ( NasDem) baru merumuskan peraturan daerah untuk mengatur pendidikan inklusif di 80 kabupaten / kota, dan hanya 480.000 anak berkebutuhan khusus yang berkesempatan mengenyam pendidikan.Fakta membuktikan bahwa hanya 18% anak yang mendapatkan manfaat dari pendidikan inklusif di kelas biasa Pendidikan dan teman-teman seumuran. Selain pendidikan inklusif, Ruili juga menekankan roadmap untuk mengalokasikan guru yang berkualitas di setiap sekolah di tanah air; n pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru. Rerie percaya hal ini Pekerjaan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negeri. Dalam keadaan ini, Rerie percaya bahwa dengan dukungan sekolah yang berkualitas, terdapat jurang yang besar antara sekolah yang disukai. Pendidik, dan sekolah pada umumnya.

“Bagaimana cara mencapai prestasi Roadmap pendidikan ini harus mengambil beberapa langkah yang secara konseptual dapat menyelesaikan masalah ini. Misalnya dengan bertukar guru yang baik, mereka ditempatkan di sekolah biasa atau sekolah yang masih membutuhkan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *