Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Perkotaan Indonesia (APEKSI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk merealisasikan empat pilar Panitia Pertimbangan Rakyat Indonesia (MPR) Sosialisasi. Sebagai pendukung asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, oleh karena itu peran kepala daerah sangat penting dalam mendukung persatuan dan kesatuan di Indonesia. Di garis depan kontak langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab pemerintah dan bekerja keras menghadapi dampak wabah Covid-19, mereka selalu bersemangat untuk ikut serta memikirkan isu-isu nasional dengan mensosialisasikan empat pilar MPR Indonesia. Sesuai misi MPR RI, empat pilar Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) akan disosialisasikan dengan menghadapi semangat kerja sama masyarakat antarpelaku massa Covid-19. Gotong Royong merupakan identitas nasional Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Dengan menggandeng satu sama lain, kita bisa melewati semua ujian yang sulit, ”kata Bamsoet, Jakarta, Senin (9/9) usai sosialisasi empat pilar MPR dan penandatanganan nota kesepahaman dengan APEKSI di kantor Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia. 14/20) – Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Dewan APEKSI Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan), Wakil Ketua APEKSI Bidang Ekonomi dan Keuangan Rizal Effendi (Walikota Balikpapan), APEKSI yang bertanggung jawab atas informasi, publisitas dan hukum Wakil Direktur Taufan Pawe (Walikota Paperel City), Sekretaris Dewan dan Direktur Eksekutif Sri Indah Wibi Nastiti, serta ratusan pengurus APEKSI dan anggota dari berbagai kota menghadiri pertemuan secara virtual. -The 20th Civil Presiden Partai Progresif menjelaskan bahwa setiap jati diri bangsa memiliki ciri khasnya masing-masing, sehingga konsep dan ekspresi penyelenggaraan negara tidak dapat diatur melalui pengelolaan yang terpusat. Mufakat tercapai. Kebijakan terpusat akan menjadikan daerah satu-satunya objek, dan mengabaikan daerah. Hak dan kekuasaan tidak dapat mengatur urusan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

“Dalam pengertian ini, setiap pemerintah daerah dan masyarakat membutuhkan kearifan. , Agar setiap kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan etika dan budaya setempat. Bamsoet menjelaskan: “Memperhatikan prinsip demokrasi dan tidak menyimpang dari tujuan dan prinsip nasional negara tauhid Republik Indonesia.”

Ketua FKPPI nasional Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa asas tersebut tersirat dalam UUD NRI tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 pasal ini mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi, dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, dan setiap kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. . Kalimat yang terpecah-pecah tapi tidak tersusun menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berpusat pada kedaulatan nasional. Kalimat ini mengacu pada konsep federalisme, di mana kedaulatan adalah milik masing-masing negara- “Dalam hal ini, Pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah kota dan menjadi yang terdepan dalam pengaturan dan tata kelola pemerintahan wilayah perkotaan dan kehidupan masyarakat. Bamsoet menjelaskan bahwa semangat pembangunan perkotaan merupakan bagian dari pembinaan ikatan kebangsaan dan jiwa nasionalisme. – –Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyampaikan bahwa menurut data Bank Dunia, dinamika kependudukan APEKSI sangat besar dan menghadapi berbagai tantangan termasuk masalah kependudukan.Pada tahun 2019, Indonesia memiliki sekitar 56% dari jumlah penduduk, sekitar 151 juta orang tinggal di perkotaan (lihat statistik global). Diperkirakan pada tahun 2020 jumlah penduduk perkotaan di Indonesia akan mencapai sekitar 154,2 juta, terhitung sekitar 56,4% dari total penduduk; dan pada tahun 2025, Diperkirakan jumlah ini akan meningkat lagi menjadi 170,4 juta atau sekitar 59,3%. Kata Bamsoet. “Jumlah penduduk. “Wapres SOKSI menilai pertumbuhan penduduk perkotaan sebagian besar dipengaruhi oleh tingginya peluang ekonomi kota dan lalu lintas kota yang masih menarik dan mendorong laju urbanisasi. To MengkulaNamun, perlu adanya tiang-tiang pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Dalam hal ini, rencana pemerintah untuk mengembangkan Dewa (desa wisata pertanian), Dewei (desa wisata industri) dan Dedi (desa digital) harus didukung bersama. -Fungsi dan kewenangan pemerintah dapat berperan aktif dalam penyampaian cerita nasional. Dengan cara ini, dapat meningkatkan karakteristik dan wawasan kebangsaan, baik di lingkungan pemerintah kota maupun di semua lapisan masyarakat. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *