Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas kesediaan dan dukungannya terhadap pidato dan rencana MPR RI yang akan membantu menyampaikan laporan kinerja tahunan nasional secara langsung kepada Musyawarah Rakyat RI melalui MPR tahunan. . MK juga menilai penyampaian laporan kinerja tahunan harus menjadi tradisi ketatanegaraan yang terus berlanjut setiap tahun.

Baca: Bukan Cuma Anda, Grab Ajak Pengemudi Ojol untuk Diasingkan Secara Fisik — -Bagi masyarakat, ini bukan hanya warisan MPR RI sebagai institusi. Namun tradisi negara Indonesia dalam meningkatkan sistem pertanggungjawaban administrasi nasional diprakarsai oleh Taufiq Kiemas, empat pilar MPR. ”Kata Bamsoet usai mengadakan pertemuan konsultasi virtual antara para pemimpin Indonesia, Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia dan Mahkamah Konstitusi MPR Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (23/4/20) .Kemauan dan dukungan MK melengkapi pandangan serupa DPD RI, BPK RI dan KY dalam pertemuan konsultasi virtual dengan MPR RI Selain itu, MPR RI akan mengadakan pertemuan konsultasi virtual dengan pimpinan DPR RI, MA dan terakhir dengan Presiden Bamsoet: MPR RI bersiap untuk mengadakan rapat konferensi tahunan dan pidato presiden negara virtual- “If all Pimpinan lembaga nasional semuanya sepakat bahwa pimpinan MPR RI akan mempersiapkan rapat tahunan dalam bentuk pembahasan lebih detail dengan pimpinan DPR RI dan DPD. RI. Diharapkan para pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPD RI dapat mencapai mufakat sehingga seperti Pak Taufik Kiemas dan para pimpinan MPR sebelumnya, praktek tata kelola pemerintahan yang terbaik dapat diperkenalkan pada rapat tahunan MPR. mimpi. Jika semua instansi negara, termasuk gubernur setuju, maka jika pandemi Covid-19 belum usai, kami siap menggelar rapat MPR tahunan secara virtual. “Selain pandemi Covid-19, selain badan normal,” jelas Bamsoet. Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Fadel Muhammad dan Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono. Majelis hakim konstitusi yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain Presiden Anwar Usman, Wakil Presiden Aswanto, dan Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Jenderal Guntur.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dalam rapat konsultasi virtual tersebut menegaskan bahwa makna laporan kinerja tahunan lembaga nasional bukanlah laporan pertanggungjawaban lembaga nasional lainnya kepada MPR.

Baca: Luhut: Puasa Sebagai Upaya Hentikan Penyebaran Covid-19 — “Namun demikian, laporan kinerja lembaga publik, termasuk laporan kinerja lembaga MPR RI, langsung ditujukan kepada publik dengan menggalakkan sidang tahunan MPR Terbuka, konferensi disiarkan langsung di televisi nasional, swasta dan internasional dan web. Pengingat online lainnya adalah “Basarah.” —— Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam rapat konsultasi virtual tersebut, Mahkamah Konstitusi menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidaksesuaian antara berlakunya UUD dengan UUD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN) yang dirilis Bappenas lebih banyak membahas aspek penerapan undang-undang, dengan fokus pada kepolisian, Kejaksaan Agung, serta Mahkamah Agung dan Peradilan. Pada saat yang sama, implementasi konstitusi terkesan terabaikan — sebagai badan perwakilan rakyat yang terkait dengan konstitusi, MPR RI tentu saja serupa dengan kepentingan MK, jangan sampai terkesan MK. Itu diabaikan dalam sistem manajemen lembaga nasional. Kehakiman, “kata Bamsoet.

Baca: #KitaVSCorona, Grab Sediakan Jasa Pesan Makanan, Sahur dan Ifatar Dibunuh

Ketua MPR RI menambahkan ada sengketa antara MPR dan MK Sinergi dalam penerapan konstitusi akan terus ditingkatkan.Sesuai huruf G Pasal 27 Ketetapan MPR RI (1 Januari 2019)RUU tersebut memberikan kepemimpinan MPR RI sebagai tafsir konstitusi ketika Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap UUD NRI 1945. ), itulah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, ketentuan ini dapat digunakan untuk memperkuat putusan uji materiil hakim MK. Pemahaman terhadap niat awal ini sangat penting untuk pemahaman yang komprehensif tentang lahirnya berbagai ketentuan UUD Anti Rasisme Nasional 1945. »Ringkasan Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *