Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mendesak agar Pendidikan Akhlak Pancasila (PMP) dikembalikan sebagai mata pelajaran wajib bagi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas melalui “pendidikan tinggi”. Sejak diundangkannya Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, hilangnya disiplin PMP telah melemahkan fondasi negara karena negara tersebut kurang memahami generasi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sejak diundangkannya UU No. 20/2003. Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia saat ini sedang mendorong PMP menjadi mata kuliah wajib lagi di semua jenjang pendidikan. Jika kita tidak mengerti ideologi, negara kita seperti kapal besar yang tersesat di tengah laut seperti kompas yang kehilangan arah. Bamsoet sebenarnya menyelesaikan sosialisasi empat pilar Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Ikatan Mahasiswa Muda Pancasila (SAPMA PP), dari Kantor Presiden MPR RI, Jakarta, Senin (22/6/20) dan satu lagi Presiden SAPMA PP Aulia Arief. Dan Sekjen SAPMA PP Willy Danandityo. Selama kurun waktu ini hampir ratusan pengurus SAPMA PP. Keempat pilar MR RI ditujukan untuk semua lapisan masyarakat, sehingga landasan kebangsaan Indonesia dan perkembangan kepribadian serta jati diri akan berubah. Sumber daya manusia menjadi lebih kompeten, cakap, berakhlak mulia, bermental, ideologi, pandangan hidup dan landasan bangsa, yang akan menjadi tolak ukur dan pedoman bagi generasi muda untuk mencapai cita-cita dan cita-cita bangsa, UUD, ”kata Bamsoet. Kehidupan modern diselimuti oleh pesatnya perkembangan berbagai bidang kehidupan, dan tantangan merawat dan memelihara Pancasila menjadi semakin realistis. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah memberikan kemasan produk dan gaya hidup sehingga terlihat menarik, terutama bagi generasi muda. “Jika kita tidak berhati-hati dan ceroboh, nilai-nilai asing ini akan dihancurkan dengan menghancurkan nilai-nilai internasional. Selesai.Nilai-nilai Pancasila hanya ada di ruang utopia. Perintah-perintah ini menjadi penghentian merokok yang terdalam, tetapi realisasinya sepertinya tidak benar, ” jelas Pansouth. — Pancasila ( Wapres Pemuda Pancasila menjelaskan bahwa salah satu upaya untuk mendemonstrasikan nilai-nilai Pancasila adalah dengan mengimplementasikannya di berbagai bidang, khususnya pendidikan.Ada motto yang sama di seluruh belahan dunia bahwa pendidikan merupakan faktor kunci dalam pembangunan suatu negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa.Oleh karena itu, setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, ras, suku, agama, atau jenis kelamin berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas. Termasuk pendidikan tentang ideologi Pancasila. Bamsoet menjelaskan bahwa bukan hanya materi yang harus dihafal atau dipahami, tetapi juga harus diterima dan dihayati, dibiasakan dikembangkan, bahkan dipertahankan keistimewaan orang Indonesia. ”

Wakil SOKSI Presiden juga menegaskan, Menteri Riset Teknis dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengembangan Ideologi Nasional telah memberikan kewenangan kepada semua kampus untuk membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Nasional (UKM-PIB) di bawah pengawasan Kantor Perdana Menteri. Organisasi kemahasiswaan di luar kampus dapat bergabung melalui UKM-PIB dan menjadi pengawal ideologi Pancasila.Satu, “kata Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *