TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan menyayangkan keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang hampir dua kali lipat dari iuran semula. -) Menunjukkan bahwa langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalah BPJS belum matang. Defisit kesehatan BPJS memang tidak hanya menyangkut donasi tapi juga tata kelola. — “Hal ini menyebabkan peningkatan dana BPJS Kesehatan sehingga terjadi defisit. Meningkatnya bantuan BPJS Kesehatan ternyata tidak menyelesaikan masalah utama yang dihadapi BPJS Kesehatan yaitu buruknya tata kelola. Peningkatan ini justru akan menjadi isu baru, kata Syarief Hasan, akibat Covid Situasi labil akibat pandemi -19. Indonesia (KPCDI) menggugat Perpres No. 75 tahun 2019 tentang asuransi. BPJS menyumbang penyakit dengan peningkatan kesehatan. Oleh karena itu, sesuai putusan Mahkamah Agung, BPJS Kesehatan menyumbang Sudah kembali normal. Biaya urutan ke-64 pada tahun 2020 kembali naik. Laju pertumbuhannya hampir sama dengan angka pertumbuhan yang dijungkirbalikkan oleh MA.

“Pemerintah harus memberi contoh, menghormati putusan MA, dan memperhatikan keinginan dan harapan masyarakat Indonesia. “Katanya-Wakil Ketua MPR Sariyaf Hassan mengingatkan pemerintah. Hal itu terkait Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

“ Saat ini banyak orang yang menganggur dan hidup dalam kesulitan. . Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Syarief Hasan mengatakan: “Kenaikan premi asuransi tidak akan menambah beban masyarakat .-“ Pemerintah harus mengambil kebijakan yang menguntungkan rakyat Indonesia, bukan kebijakan yang kontraproduktif. Apalagi saat pandemi Covid-19, belum jelas kapan akan berakhir. Anggota dewan senior Partai Demokrat menyimpulkan: “Di hadapan negara, jalankan misi Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *