TRIBUNNEWS.COM-Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa pembangunan bangsa dan negara Indonesia bergantung pada empat kesepakatan etnis yang dicapai para pendiri negara (Pancasra, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki ruang untuk berkembangnya rasisme. – “Saya tidak setuju bahwa masalah yang terjadi di Papua terkait dengan rasisme. Menurut saya pandangan ini tidak proporsional,” kata Lestari. (7/6) .

Pidato Rerie, beberapa orasi di media sosial, menyamakan isu rasisme di Amerika Serikat dengan rasisme akibat tewasnya polisi George Floyd (George Floyd) Masalahnya sama dengan masalah yang dihadapi. Banyak orang Papua di Indonesia. -Menurut Rerie, Indonesia belum pernah melihat kehidupan berbangsa dan bernegara baik dari segi ras, suku dan agama.

Rili memahami dan tidak memungkiri bahwa berbagai masalah sedang terjadi di Papua. Namun, menurutnya, hal tersebut lebih disebabkan karena tata kelola pemerintahan yang baik belum diterapkan di berbagai departemen termasuk penyelenggaraan pemerintahan. , Solusi harus ditemukan melalui dialog yang konstruktif. Sebuah kerangka kerja untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rerie menjelaskan untuk Provinsi Papua dengan otonomi khusus, Provinsi Papua mendapatkan dana alokasi khusus setiap tahun yang akan terus meningkat sebesar Rp 12,3 triliun (2018) dan Rp 12,66 miliar. (2019) dan Rp 13,54 (2020). Penduduk Aceh, provinsi paling barat Indonesia, juga menikmati otonomi khusus dari pemerintah pusat.

Ia menambahkan, sesuai UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, ia menambahkan bahwa anak Papua berhak atas kesempatan. Melalui berbagai program beasiswa, lakukan penelitian seluas-luasnya. Misalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka program beasiswa bagi anak-anak adat dari Indonesia bagian timur dari provinsi tersebut. Dari Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Rerie menjelaskan, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Papua bahkan mendapat tambahan infrastruktur berupa jalan tol dan pemungutan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga bahan bakar di Papua sama dengan harga bahan bakar di Jawa, Sumatera dan daerah lain di Indonesia. Beras menjelaskan Pancasra adalah ideologi bangsa, UUD 1945 adalah konstitusi nasional, NKRI adalah nilai yang harus dijunjung tinggi, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa, dan kita minta kita bersatu sebagai kepentingan nasional. Terlepas dari ras, agama atau bahkan perbedaan etnis.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *