TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 dan secara resmi merilis “Rencana Tabungan Perumahan Rakyat” (disebut juga Tapera). Namun, karena kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19, rencana tersebut memicu protes. Mengurangi gaji pegawai negeri dan swasta sebesar 3% dalam bentuk iuran Tapera. Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta pemerintah menjelaskan biayanya.

“Biaya ini akan bertahan lama, sehingga bisa menjadi dana yang sangat besar. Pemerintah perlu menjelaskan mekanisme ini,” kata Syarief Hasan dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (6/6/2020). Bagaimana dengan karyawan yang sudah memiliki rumah? “Lalu pendanaannya apa?” ​​Tanya Syarief Hasan. -Seperti yang kita ketahui bersama, selain karyawan dan karyawan, pemberi kerja juga dirugikan dengan pemotongan ini. Memang, pemberi kerja harus mengurangi gaji setiap karyawan sebesar 0,5%. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, rencana Tapera akan membebani pengusaha kecil dan menengah yang berupaya menjaga kestabilan usahanya selama pandemi Covid-19.

Rencana tersebut tidak sejalan dengan niat pemerintah untuk terus menggenjot produksi nasional. Pemulihan ekonomi. Sebagai asosiasi atau asosiasi industri di Indonesia, Apindo sangat menentang rencana tersebut.

Menurut Syarief Hasan, kebijakan Tapera saat ini belum mendesak karena masyarakat masih hidup dalam kesulitan akibat pandemi Covid-19. – “Tabungan rumah bisa ditabung dengan model lain, tanpa harus memotong gaji pegawai, dan tidak akan membebani pengusaha kecil dan menengah. Belum lagi upah pegawai akan banyak dipotong. Sama seperti pengurangan iuran pemerintah ke BPJS Pemecatan yang sama mau tidak mau akan merusak situasi keuangan karyawan, ”ujarnya. Jika gaji karyawan dipotong untuk memberi iuran, bahan baku utama tapera akan terus membumbung tinggi, dan situasi ini akan menekan keuangan publik-Syarief Hasan mengenang dana Tapera adalah dana raksasa. Oleh karena itu, pengelolaan organisasi departemen Tapera bersifat transparan dan menghilangkan gaya lama mengelola dana yang besar.

“Direksi, pengawas dan karyawan semuanya memiliki biaya, sehingga pengelolaan dana tersebut juga sangat rapuh,” ujarnya. Dia mengumumkan. , Juga harus memperhatikan inflasi real estat. Padahal, sektor real estate memiliki tingkat inflasi yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Selain itu, konsep Tapera adalah konsep jangka panjang, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan harga rumah akan naik beberapa kali lipat.

“Pemerintah harus mempertimbangkan hal ini. Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh menaikkan lagi retribusi karena kenaikan harga real estat. -Syarief Hasan juga mengimbau kepada pemerintah untuk mengkoordinasikan instansi yang memberikan pembiayaan perumahan agar tidak tumpang tindih rencana. Misalnya BP Program Supplemental Service Delivery (MLT) Jamsostek juga memberikan uang muka fasilitas pembiayaan perumahan dan kredit kepemilikan rumah (KPR). PT Asabri juga meloloskan Jaminan Hari Tua (THT), santunan pekerja (JKK), dan keselamatan beraktifitas sebagai TNI, Porri , PNS, Kemenhan, dan Polri PNS memberikan Program Pinjaman Dini Bebas Bunga (PUM) KPR (JKM) dan Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP).

“Seharusnya tidak ada duplikasi rencana, rencana tersebut akhirnya akan menghambat Dan merugikan mereka yang menerima berbagai pemotongan gaji dan mempengaruhi kualitas kesejahteraan masyarakat, ” pungkasnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *