Syariefuddin Hasan, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR di Jakarta, meminta DPR menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan menggantinya dengan APBN-P. Ia menilai Perppu tahun 2020 bisa jadi melanggar konstitusi.

“Sebaiknya DPR RI menolak Perppu tahun 2020, karena antara lain dapat melanggar UUD dengan membatalkan fungsi anggaran DPR RI, sekaligus membatalkan atau menggabungkan kebijakan moneter dan fiskal di tangan pejabat eksekutif. Selain itu, Batasan defisit anggaran 3% juga tidak jelas dan transparan, “dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Guna mempercepat penanggulangan pandemi virus corona, pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya melalui penerbitan peraturan pemerintah tambahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu), yang menyangkut kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menanggapi Pandemi Virus Corona (COVID-19) dan / Atau mengancam yang melatarbelakangi adanya ancaman terhadap stabilitas perekonomian nasional dan / atau sistem keuangan.

Berasal dari Peraturan Majelis Nasional Nomor 1 Tahun 2020 adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, yang berkaitan dengan status Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dan Detail berubah). – Syarief Hasan menegaskan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 harus diganti dengan APBN-P. “Jika Presiden tidak mencabut atau mengganti nomor Perppu tahun 2020 dengan APBN-P, dan mencabut Perpres Nomor 54 Tahun 2020, maka dua kebijakan Presiden tahun 2020 tersebut dapat melanggar UUD,” ujarnya. -Syarief Hasan juga yakin pembahasan APBN-P bisa cepat selesai. Dia berkata: “Saya yakin semua faksi akan membahas masalah ini dengan segera dan akurat sesuai dengan hukum.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *