JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Satu bulan menjelang Ramadhan dan Lebaran, orang seakan berbondong-bondong pulang ke rumah. Mereka mungkin kembali ke rumah mereka dan terpengaruh oleh peraturan seperti bekerja dari rumah, mengevakuasi tubuh mereka dan menutup tempat usaha. Kebijakan tersebut telah diterapkan, sehingga penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan.

Adanya kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) telah meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota besar dan kembali ke rumah masing-masing.Jika demikian kasusnya, maka akibat penyebaran Covid-19, hidup sendiri niscaya akan lebih berbahaya, karena Fakta membuktikan bahwa banyak pekerja informal yang datang ke kota-kota utama kampung halamannya telah menularkan Covid-19 ke kerabat, tetangga, bahkan tenaga medis dan dokter di kampung halamannya. -Baca: Pembahasan Larangan Pulang Lebaran 2020 Masih Bingung, Kementerian Perhubungan: Bisa-bisa-Oleh karena itu, penyebaran Covid-19 bukan akibat migrasi besar-besaran saat mudik, dan pulang kampung harus dilarang . Tujuannya untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Oleh karena itu, mengingat keadaan darurat pandemi Covid -19 yang semakin mengkhawatirkan, Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR, mengimbau pemerintah untuk tegas mengutarakan larangan pulang kampung tahun ini. . Ia menambahkan: “Penyebaran virus corona sudah mencapai 200.000 orang. -Menurut data terbaru Covid-19 hari ini, Sabtu 18 April 2020 sudah mencapai 5.923 kasus. Untuk itu, Syarief Hasan menyatakan tidak akan pergi. Ia mengatakan itu karena pemerintah tidak memiliki sikap tegas untuk kembali ke Tanah Air untuk menyebarkan virus corona. Syarief mengatakan: “Wisatawan bisa saja menjadi pembawa virus tanpa menyadarinya.

Baca: Syarief Hasan: Perppu No 1/2020 Harus Diganti APBN-P

Covid -19 Ketua Pengatur Percepatan Doni Monardo Bilang 56% Masyarakat sadar akan bahaya virus korona, dan mereka juga memutuskan untuk tidak pulang pada Idul Fitri tahun ini.Oleh karena itu, Syarief Hasan mendorong pemerintah untuk membentuk sistem jaminan sosial. Jika diumumkan bahwa kembali ke negara itu dilarang, itu adalah nilai populasi bersih. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *