TRIBUNNEWS.COM-Syariefuddin Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengimbau pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, termasuk penangguhan masuknya TKI ke Indonesia. Pelaksanaan langkah ini ditangguhkan hingga hasil investigasi oleh inspektur atau lembaga independen yang ditunjuk untuk keberadaan, jumlah, dan klasifikasi TKA (terutama TKI). Selama memiliki kesempatan dan mengawasi pekerjaannya, orang Indonesia saat ini bisa melakukan pekerjaan apa saja. Survei yang dirilis Indo Barometer dan Pusditbang RRI pada 26 Mei 2020 menunjukkan bahwa 84,3% masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani pengangguran dan kemiskinan; survei tersebut juga menemukan bahwa tingkat pengangguran meningkat tajam sementara angka kemiskinan meningkat. Menjadi 21,3%.

Khusus saat pandemi Covid-19, data Kamar Dagang dan Industri Indonesia menunjukkan jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 sudah mencapai 15 juta.Oleh karena itu, Syarief Hasan menyayangkan masih ada TKA asal Tiongkok. Masuk ke Indonesia-kenapa ada-apalagi TKA dari China? Bukankah investasi tenaga kerja harus dari Indonesia? Tidak ada permintaan tenaga kerja, yang artinya orang-orang itu sendiri tidak bias. Apakah tenaga kerja asing memang memiliki kualifikasi profesional di bidangnya? Tanyanya.

Menurut Syarief Hasan, TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki gelar ahli agar bisa menularkan ilmunya kepada TKI. Tak kalah pentingnya, legalitas pekerja asing Tiongkok seringkali menjadi kontroversi di masyarakat. Kalaupun Indonesia terserang Covid-19, TKI tetap masuk ke Banyuwangi, Makassar dan Kendara melalui beberapa bandara. Syarief Hasan mengatakan: “Kalaupun ada larangan penerbangan internasional, terutama penerbangan dari negara-negara episentrum Covid-19, demikian juga halnya.” Wakil Ketua MPR Partai Demokrat mendukung Peraturan Menteri Nomor 1 Kementerian Perhubungan. 25/2020. Namun, penerapan kebijakan tenaga kerja asing harus dihentikan sementara dan tenaga kerja Indonesia harus diberi prioritas untuk menekankan kembali hal ini. Untuk itu, ia meminta pelatihan segera tim investigasi yang terdiri dari Republik Demokratik Republik Demokratik, pemerintah daerah, atau lembaga independen yang ditunjuk sebagai mediator untuk menyelidiki lokasi, jumlah, dan jenis TKA, terutama dari China. Hal tersebut terkait dengan masuknya TKA, khususnya TKA asal China. Sehingga tenaga kerja Indonesia bisa terserap sebesar-besarnya, sehingga membantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, ”ujarnya. Tenaga kerja Indonesia yang bukan tenaga kerja asing dipekerjakan. Dengan demikian, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perekonomian Indonesia dapat terwujud. Esensi dan implementasi dari

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *