TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan mengenang bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keturunan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan keempat UUD. Pada tahun 1945. Di era generasi muda saat ini, tidak dapat dipungkiri dengan meningkatnya jumlah pelajar asing dan tersebar di seluruh dunia, minat dan keinginan pelajar untuk belajar di luar wilayah negara Indonesia semakin meningkat. — Para pelajar ini adalah kekayaan negara, dan merupakan syarat mutlak bagi negara untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada para pelajar Indonesia tersebut dengan belajar di luar wilayah negara sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, tidak jarang keselamatan pelajar Indonesia menghadapi situasi tertentu di negara tempat pelajar tersebut berada.

Oleh karena itu, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang diketuai oleh ketua Choirul Anam, PPI Ceko dan ketua rombongan, pada Rabu, 12 Agustus 2020, bersama dengan Syarief Hasan, wakil ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia, dan anggota IDPR menggagas akademik online Panitia RI dalam sidang tersebut mendorong pengajuan RUU untuk melindungi pelajar Indonesia di luar negeri. Undang-undang khusus mengatur perlindungan dan layanan pelajar Indonesia di luar negeri. Karena itu, karena regulasi yang ada saat ini pada hakikatnya adalah Permenlu, payung hukum untuk melindungi pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri belum cukup kuat, “kata Anan.

Selain itu, Anam juga menjelaskan,” Ini sangat lemah karena Kemlu hanya memiliki Diplomasi. Badan, tidak ada badan pertahanan dan keamanan. Pengesahan undang-undang, baik itu Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan Nasional, melalui perantara pejabat pertahanan negara, diharapkan dapat memperjelas prosedur perlindungan.

“Menurut saya ini sangat penting, dan saya akan memperjuangkannya. Mahasiswa adalah aset dan masa depan negara dan harus dijaga dan dilindungi, serta akan mendorong disahkannya RUU ini menjadi undang-undang yang memberikan kepastian hukum untuk perlindungan. Kata Syarief.

Anggota Panitia I DPR RI menambahkan: “Saya sangat setuju dengan usulan berikut: Mahasiswa asing ikut dalam diplomasi publik Indonesia, agar lebih mencintai negaranya, karena menjadi bagian dari pemerintah dan membekali mahasiswa Rencana pengamanan digital sebagai bagian dari rencana perlindungan diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah (KBRI), yang dipahami sebagai duta kedaulatan pembangunan strategis, seperti gerakan separatis Papua. “

Syarief Hasan berjanji akan mendorong PPI untuk melakukan penelitian akademik atas RUU ini dan mengirimkannya ke DPR atau pemerintah agar dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegnas DPR, kemudian dapat didaftarkan untuk penyelesaian studi perguruan tinggi, dengar pendapat dan daftar pertanyaan. Belakangan menjadi RUU. Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia menyampaikan bahwa keanggotaan DPR 2019-2024 telah berakhir.

Audiensi akademik ini diikuti oleh presiden PPI Australia lainnya, presiden PPI Lebanon, ketua PPI Yaman, dan presiden PPI China. President of PPI India, President of Sri Lanka PPI, President Brunei Darussalam, President of Spain PPI, President UK PPI, President of Pemis (PPI USA), President of Turkey PPI, President of Taiwan PPI, President of Thailand PPI, President of Germany PPI , Presiden PPI Estonia, Presiden PPI Swiss dan PPI Mesir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *