Humas Sekretariat Jenderal TRIBUNNEWS.COM-MPR bekerjasama dengan Panitia Koordinasi Koresponden Kongres menggelar “pembahasan empat pilar”. Diskusi bertema “Melindungi dan Meningkatkan Pensiunan Pekerja Migran Indonesia (PMI)” digelar di Media Center Gedung Nusantara III, Kompleks MPR / DPR RI, Seinayan, Jakarta pada 10 Juli 2020. Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR, Anggota Fraksi MPR PDIP Rahmad Handoyo dan Ketua BP2MI Benny Ramdhani.

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan wartawan, Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil dalam sambutannya mengatakan bahwa pendapat yang dikemukakan dalam diskusi ini sangat penting, “karena menyangkut masalah kemanusiaan.” Mengenai topik ini , Seseorang di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik Jawa Timur, mengutip ucapan Presiden Soekarno: “Kami bukan kuli, kami juga bukan kuli antar bangsa.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak menjalani kehidupan dan pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan. Ia mengatakan: “Ini menunjukkan bahwa bekerja adalah hak asasi manusia.” A .

Jazilul Fawaid pernah mengatakan bahwa suatu negara dapat dikatakan maju atau tidak dapat diukur dari jumlah pengangguran.

“Jika suatu negara memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, kita dapat mengatakan belum berkembang.

Tentu banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ini disebut opsi karena Kesempatan kerja di dalam negeri terbatas. Orang Indonesia pertama kali bekerja di luar negeri, dan kebanyakan perempuan .- “Jadi untuk orang Indonesia yang bekerja di luar negeri istilah pertama adalah TKW (pekerja perempuan),” kata Gus Jazil. Berikutnya adalah istilah TKI, lalu PMI. Ia berharap para TKI yang kembali ke negara asalnya terus mengingat penderitaannya, karena penderitaan setelah bekerja di luar negeri belum tentu seperti yang dibayangkan orang, yaitu sukses. Misalnya, ia sering menemukan TKW di Tenaga kerja asing di industri. Pembantu rumah tangga bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ketika mereka kembali bekerja di negara asalnya, nasib mereka tetap sama, tetapi sebagai pembantu rumah tangga mereka tidak melakukannya. Ia berharap nasib para mantan TKI juga dapat menjadi pertimbangan. Dorong mereka untuk menerima pekerjaan. Pelatihan agar saat mereka kembali bekerja di negara asalnya, kehidupan mereka akan lebih baik.Di sana ia menanyakan apakah ada anggaran untuk memberikan pelatihan dan perhatian kepada TKI yang kembali ke negara asalnya. -Selama diskusi, Benny Lambda (Benny Ramdhani) mengungkapkan kendala yang dihadapi pihaknya dalam menjamin perlindungan TKI. Kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran yang dimiliki BP2MI. Hambatan kedua adalah perbedaan jumlah TKI. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja. Ada beragam data, Bank Dunia juga punya data jumlah tenaga kerja Indonesia di 152 negara.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *