TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 dan secara resmi merilis “Rencana Tabungan Perumahan Rakyat” (disebut juga Tapera). Namun, karena kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19, rencana tersebut memicu protes. Mengurangi gaji pegawai negeri dan swasta sebesar 3% dalam bentuk iuran Tapera. Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta pemerintah memberikan penjelasan soal biaya. Syarief Hasan dalam pidatonya di Jakarta, Kamis (4/6/2020), mengatakan pemerintah harus menjelaskan mekanisme tersebut. Bagaimana dengan karyawan yang sudah memiliki rumah? “Untuk apa uang itu?” Tanya Syarief Hasan.

Seperti kita ketahui bersama, selain karyawan dan karyawan, pengusaha juga merasa dirugikan dengan pemotongan ini. Padahal, pemberi kerja harus menurunkan gaji setiap pekerjanya sebesar 0,5%. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, rencana Tapera akan membebani usaha kecil dan menengah dalam upaya menjaga stabilitas bisnis selama pandemi Covid-19.

Rencana tersebut tidak sesuai dengan niat pemerintah. Mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Sebagai asosiasi atau asosiasi industri di Indonesia, Apindo sangat menentang rencana tersebut.

Menurut Syarief Hasan, kebijakan Tapera saat ini belum mendesak karena masyarakat masih hidup dalam kesulitan akibat pandemi Covid-19. – “Menabung perumahan dengan model lain bisa dilakukan tanpa harus memotong gaji pegawai, juga tidak akan menekan pengusaha kecil dan menengah. Belum lagi upah pegawai akan banyak dipotong. Sama seperti pengurangan iuran pemerintah kepada BPJS Penghimpunan dana pasti merusak situasi keuangan karyawan, “katanya. Jika gaji karyawan dipotong untuk membayar iuran Tapera, maka harga sembako karyawan akan terus melambung tinggi, dan situasi ini akan menekan keuangan masyarakat – Syarief Hasan mengenang bahwa dana Tapera adalah dana raksasa. Oleh karena itu, pengelolaan organisasi Tapera harus transparan dan meninggalkan cara lama mengelola dana yang besar.

“Manajer, supervisor dan karyawan perlu membayar, jadi pengelolaan dana ini juga sangat rapuh”, demikian diumumkannya. , Juga harus memperhatikan inflasi real estat. Padahal jika dibandingkan dengan sektor lain, sektor real estate memiliki tingkat inflasi paling tinggi. Selain itu, konsep Tapera adalah konsep jangka panjang, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan harga rumah akan naik beberapa kali lipat. – “Pemerintah harus mempertimbangkan hal ini. Pemerintah seharusnya tidak menaikkan biaya lagi karena naiknya harga real estat,” katanya. -Syarief Hasan juga mengimbau kepada pemerintah untuk mengkoordinasikan lembaga penyedia pembiayaan perumahan agar program-program tersebut bisa, misalnya program Supplementary Service Delivery (MLT) BP Jamsostek juga memberikan fasilitas pembiayaan perumahan dan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR), serta memberikan TNI, Polri Program pinjaman awal (PUM) tanpa bunga KPR. , PTS, Kementerian Pertahanan Negara dan PNS Polri, diwujudkan oleh PT Asabri melalui Uang Jaminan Hari Tua (THT), Santunan Tenaga Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP). Dia menyimpulkan: “Tidak boleh ada rencana duplikat. Rencana ini pada akhirnya akan menghalangi dan merugikan mereka yang menerima berbagai pengurangan gaji dan memengaruhi kualitas kesejahteraan masyarakat.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *