Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tanda-tanda pelanggaran program sertifikasi pra kerja. Partai Rakyat Korea juga melakukan penelitian terkait rencana pemerintah ini. Alhasil, KPK menemukan tujuh kendala dalam pengelolaan program kartu prakerja yang berpotensi merugikan negara. Di sisi lain, KPK juga memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah: -Mengenai kesimpulan tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan bahwa selama ini banyak partai politik yang mencurigai banyak masalah perizinan kerja, termasuk menyesatkan dan manajemen yang buruk. Seperti yang kita ketahui bersama, gugatan ini sudah dikukuhkan atas rekomendasi KPK. Saya yakin KPK telah melakukan penyidikan yang cermat dan obyektif, kata Jazilul Fawaid dari tokoh Gus Jazil, salah seorang tokoh. Pada Jumat (19/6/2020), panitia ketiga berharap pemerintah memperhatikan dan mengikuti. Rekomendasi KPK. Ia mengatakan: “Jika usulan Partai Revolusi Rakyat tidak diperhatikan, dapat meningkatkan kecurigaan masyarakat.” KPK menyarankan agar pemerintah menyerahkan pelaksanaan program izin kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mengundang Badan Nasional Sertifikasi Vokasi (BNSP) untuk berpartisipasi. . Wakil Ketua PKBDPP menyatakan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan BNSP sebenarnya adalah bagian dari pemerintah, sehingga usulan tersebut dianggap tepat. Ia mengatakan: “Toh, kalau diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan BNSP, itu juga bagian dari pemerintahan domain exe. Kami juga akan pantau kinerjanya,” ujarnya. Setelah menemukan adanya tanda-tanda pelanggaran pada program izin kerja, KPK pun melakukan penelitian terkait program pemerintah tersebut.Hasilnya, KPK menemukan tujuh potensi masalah dalam pengelolaan program izin kerja. Di sisi lain, KPK juga mengangkat masalah tersebut kepada pemerintah. Tujuh rekomendasi, atau sebagai peserta program, mengelola pelaksanaan program kartu pra-kerja.

Kedua, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), karena identifikasi peserta sudah mencukupi, tidak perlu menggunakan fungsi lain yang akan menimbulkan biaya tambahan. “Ketiga, KPPU harus meminta nasihat hukum dari Jaksa Agung Republik India, Jaadatong, untuk kerja sama dengan 8 platform digital (jika masuk dalam lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah), silakan hubungi nesia. (PBJ),” Alexander di Zhou Empat kata (18/6/2020) saat jumpa pers gedung merah putih KPK di Jakarta.

Keempat, lanjut Alexander, platform digital tidak boleh menimbulkan benturan kepentingan (LPP) dengan lembaga pelatihan. Oleh karena itu, penyediaan 250 materi pelatihan yang ditandai sebagai potensi konflik kepentingan harus dihentikan.

Kelima, pertahankan materi pelatihan dan tentukan apakah materi tersebut memenuhi syarat secara online. Pihak terkait di bidang pelatihan dijabarkan dalam bentuk petunjuk teknis. – Enam. Daftar pelatihan yang diberikan LPP harus mengecualikan materi pelatihan yang teridentifikasi pelatihan gratis melalui internet. Pelaksanaan pelatihan online harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif.

Misal Alexander Dikatakan bahwa pelatihan harus bersifat interaktif agar peserta pelatihan dapat mengikuti seluruh proses.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *