Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Wakil Presiden MPR Jazilul Fawaid mengatakan, MPR telah menyetujui keputusan pemerintah untuk menunda atau menghentikan sementara pembahasan Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Sore ini pimpinan MPR menyetujui keputusan pemerintah untuk menunda atau menghentikan sementara pembahasan RUU tersebut,” kata Jazilul Fawaid dalam diskusi virtual penyelenggaraan pembahasan RUU Ideologi Pancasila, PP IPNU, Kamis (2020). 18 Juni) diterbitkan. -Jazilul menyampaikan bahwa UU HIP merupakan isu yang sensitif, sehingga harus hati-hati dan teliti dalam proses pembahasannya, dan isinya harus hati-hati. Menurutnya, jika proses sosialisasi berdampak buruk bagi masyarakat, apalagi pada pandemi Covid-19 seperti sekarang, akan berbahaya.

“Kalau sosialisasi kurang baik, seperti membuka kotak pandora. Menurut PBNU, ini memutus hubungan yang sudah kuat karena keadaan ini disebut darul mitzaq (darul mitzaq) “Negara kesepakatan. Pancasila adalah kalimat yang mempersatukan perbedaan ras, suku, budaya, dan agama. Yang disebut nilai-nilai inti karena tidak bisa lagi diatributkan pada hukum,” ujarnya. Jazilul (Ja ) Mengatakan bahwa gagasan penguatan Pancasila sampai taraf tertentu masih penting, baik melalui bentuk hukum maupun melalui MPR, dengan mengamandemen UUD dan menambahkan muatan teknis padanya. Tidak semua dilantik. Bahkan, Pada pengukuhan IPNU dan PBNU, loyalitas ditumbuhkan karena Pancasila. “- Ia mengatakan-Untuk itu perlu dikaji bagaimana merumuskan rencana yang tepat untuk memperkuat Pancasila. Karena diakuinya, menyelesaikan masalah ini bukanlah masalah yang mudah. Selain itu, dalam draf saat ini, berbagai kalangan telah menolaknya. -Semua organisasi Islam menolaknya. Bahkan para pensiunan perwira TNI menolak, karena paham sejarah, “kata Jazrul.” Memang menurut saya, pidato ini sudah berhenti. Apalagi saat terjadi pandemi. Tunggu saja keadaan kembali normal dan kita bisa membaca keadaan dan silaturahmi bisa berfungsi, dengan demikian mensosialisasikan pemikiran “Kalau mau Pancasila di RUU bisa lebih jelas. Selama ini belum jelas karena teksnya. Tidak jelas lagi. Dijelaskannya sampai penonton tidak tahu lagi.Bahkan muncul berbagai konflik tentang apa yang berkembang masyarakat, termasuk pertanyaan apakah komunis harus dibangkitkan atau disekulerkan.Kami sangat setuju dengan keberadaan BPIP, Tapi kalau mau dilindungi undang-undang harus hati-hati saat membahasnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalaupun terlalu berantakan, ketakutannya tidak sama. Katanya ini prinsip dasar. Jazilul mengatakan MPR juga punya misi. Memperkuat pilar kebangsaan Sebelum lahirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sudah ada satuan kerja presiden (UKP-PIP) untuk pengembangan ideologi Pancasila. Bersama MPR, UK-PIP dibenahi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden BPIP. Status. “Dari situ, sebagian kawan DPR menilai BPIP ini tidak hanya perlu menghubungi Presiden, tapi juga perlu undang-undang untuk memberi posisi kuat kepada BPIP. Kalau hanya berdasarkan ketetapan presiden, ketetapan presiden akan dibatalkan kedepannya, ”ujarnya. Jazilul menyebut Pancasila itu pasang surut dan dinamis. Menghadapi komunisme lahirlah Pancasila. Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1978 (Pancasila) Hukum Kehidupan dan Praktik (P4) lahir, pada masa reformasi Tap II dicabut, sehingga tidak ada lagi P4. — Kini, ketika konsep akademik UU HIP muncul, pihaknya mempertanyakan soal judul tersebut. Karena bukan UU HIP asli, tapi pengembangan ideologi Pancasila .- “Lebih teknis. Rumusnya merubah judul menjadi nama sekarang.Selain menyimpang dari tujuan semula yaitu penguatan BPIP, filosofi juga berubah, jadi bagi sebagian orang wajar saja menjelaskan hukum ateisme, anti tuhan dan sekuler, karena memang demikian. Tidak disebutkan larangan komunikasi dalam pembukaan TAP MPRS.Dia berkata.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *