Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan tidak ada ruang bagi doktrin Partai Komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Mengingat ketentuan konstitusi, Indonesia masih memiliki Ketetapan MPRS No. XXV / MPRS / 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, serta pengumuman bahwa Partai Komunis Indonesia dilarang berorganisasi di seluruh wilayah Indonesia, serta segala kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan komunisme / Marxisme. . – “Meski saat ini Republik Demokratik Rakyat RI sedang membahas Undang-Undang Kepemimpinan Ideologi Pancasila (HIP), tetap tidak meninggalkan celah. Bahkan kita berharap RUU tersebut semakin memperkuat Pancasila sebagai kesadaran berbangsa. Kekuatan morfologi Kalaupun tidak mencantumkan TAP MPRS nomor XXV / MPRS / 1966, tidak memungkiri adanya TAP. UU TAP MPRS dan HIP sama-sama merupakan entitas yang tidak terpisahkan dan menjadi pedoman bagi perkembangan ideologi Pancasila di Indonesia. Kata Sout di Jakarta, Jumat (29 Mei 2020). …… -Seperti yang kita ketahui bersama, TAP MPRS tahun 1966 edisi kedua puluh lima masih sah dan mengikat. Oleh karena itu, sekalipun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Ideologi Pancasila, organisasi terlarang dan doktrinnya tentang komunisme ini tidak dapat dihidupkan kembali dengan cara apapun. Pada Rapat Paripurna MPR RI tahun 2003, MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 yang biasa disebut dengan “TAP Sapujagat”.

Nama tersebut karena MPR Nomor I tahun 2003 Ketetapan tersebut berisi tentang pengujian materi dan status hukum MPRS dan Ketetapan MPR Republik Indonesia tahun 1960 hingga 2002. Pasca keluarnya TAP MPR No.1 (2003), MPR tidak berhak lagi menyusun TAP MPR untuk mengatur keluaran (pelepasan kembali).

Dari total 139 TAP MPRS / MPR, semuanya dibagi pada saat dikeluarkan Ini diklasifikasikan ke dalam enam kategori dan memiliki rincian informasi sebagai berikut: Pertama, sebanyak delapan TAP MPR telah dinyatakan tidak berlaku. Kedua, ketiga TAP tersebut dinyatakan valid dalam kondisi tertentu. Ketiga, sebelum hasil pemilu dibentuk pemerintah, diumumkan bahwa kedelapan TAP itu sah. Keempat, sebelum undang-undang diundangkan, diumumkan bahwa 11 TAP masih berlaku. Kelima, setelah Pemilu 2004, MPR mengumumkan bahwa sebanyak 5 TAP akan tetap berlaku hingga aturan tata cara baru dikeluarkan. Kelima, mengumumkan pembatalan atau penyelesaian 104 MPR TAP. Karena MPR saat ini tidak lagi memiliki kewenangan untuk merumuskan atau mencabut TAP MPR, maka secara hukum larangan PKI dan ajaran komunis dalam TAP MPRS XXV 1966 bersifat permanen. “Angka untuk tahun kedua puluh lima termasuk tahun 1966. Pada kelompok kedua masih berlaku. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir lagi ada kenaikan ICP,” kata Bamsoet. Kejahatan membahayakan keamanan nasional. Undang-undang melarang penyebaran atau pengembangan doktrin komunis / Marxis-Leninis dan dapat dijatuhi hukuman dua belas hingga dua puluh tahun penjara. Bamsuet berkata: “Oleh karena itu, Partai Komunis Indonesia tidak memiliki ruang untuk kebangkitan. Begitu pula dengan doktrin komunisme yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia yang taat, adil, dan semangat gotong royong. Siapapun yang berusaha mengobarkan kembali ideologi komunis di Indonesia seperti membangkitkan jenazah dari kubur.

“Kita belajar, Beberapa partai politik mengkhawatirkan hal ini. Namun, tak perlu khawatir. TNI / Polri, organisasi keagamaan seperti NU, Muhamadiyah, dll. Bansouth berkata: “Pemuda Pancasila, FKPPI, Grup Cipayung dan organisasi lain pasti akan bersatu menghadapi kebangkitan keberpihakan dan komunisme.” – Mantan Presiden Republik Demokratik Rakyat RI menambahkan Sebagai sebuah negara, kita harus tetap waspada. Namun, tidak perlu gugup, apalagi dimanfaatkan oleh sebagian parpol yang tidak ingin melihat damai kehidupan bangsa Indonesia. -Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu lagi terlalu memperhatikan kebangkitan komunisme.Jika komunisme terlahir kembali, maka aparat keamanan, umat Islam dan kelompok agama lainnya, termasuk organisasi massa penentang Partai Komunis Nepal (PKI), seperti NU, Mohammedi, Pamuda Pancasila, FKPPI, dll pasti akan bersatu. . . “Kita perlu waspada, tapi tidak usah panik,” pungkas Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *