TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hidayat Nur Wahid yang juga merupakan salah satu anggota konstituensi RI Republik Demokratik II Jakarta, banyak mendapat pertanyaan seputar nasib UU HIP dan UU BPIP. Pada Minggu (20/7), dalam pertemuan virtual dengan warga dan tokoh masyarakat di Persanggrahan Selatan Jakarta, isu tersebut disampaikan kepada individu-individu berpenghasilan tinggi.

Alasan diangkatnya isu ini adalah karena dinilai banyak isinya mengandung ketentuan yang kontroversial, dan karenanya menjadi perhatian banyak orang. . Misalnya, sikap Parlemen Islam terhadap penyisihan TAP MPRS XXV / 1966 di parlemen membuat Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak dianggap sebagai RUU HIP. Selain itu, ada pidato yang mengubah UU HIP menjadi UU BPIP. “Meski ada beberapa partai Islam di parlemen, tapi apa peluang ke depannya?” Tanya Dadang Sudarno.

Pembicara lainnya Nanang adalah aktivis dari Biro Pertukaran Pemuda Masjid Indonesia (BKPRMI), sebuah organisasi Islam (MOI). Anggota RUU HIP yang sedang diserahterimakan tersebut, berharap bisa menggantinya dengan RUU BPIP. Ia mengatakan: “Sebagai organisasi kemasyarakatan dan kemasyarakatan, kami menuntut penjelasan yang nyata untuk peralihan dari UU HIP ke UU BPIP.” XXV / 1966 tidak termasuk dalam UU HIP. Padahal, dibandingkan dengan TAP-TAP MPRS XXV / 1966 lainnya, justru lebih perlu memperkuat diri agar ideologi Pancasila bukan lagi kudeta komunis. Dan Ekasila harus dihapus dari HIP Act. “Tapi kritik dan saran FPKS tidak dihiraukan oleh sebagian besar fraksi. Oleh karena itu wajar jika FPKS secara resmi memutuskan untuk tidak mengikuti RUU HIP pada rapat paripurna DPR,” tambah Hidayat. -Bahkan, kata Hidayat, bukan hanya PKS yang menolak UU HIP. Dan Partai Demokrat menolak RUU yang diajukan PDI-P. Pada saat yang sama, PPP dan PAN juga mengusulkan untuk memasukkan MPRS TAP dalam UU HIP.

“Namun, dalam dokumen resmi DPR, Hidayat yang sebenarnya menolak menandatangani RUU HIP di rapat paripurna DPR, kembali menegaskan hal itu. —— Demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPRRI oleh Partai Republik Demokratik Nasional Setelah itu, kata Hidayat.Menurut Hidayat, posisi politik saat ini adalah RIP dari semua fraksi RPD RI setuju untuk mengizinkan TAP MPRS XXV / 1966 kata pengantar untuk mempertimbangkan UU HIP dan menghapus Trisila dan Ekasila dari UU HIP. Kebanyakan fraksi memiliki formalitas. Sudah diputuskan, “katanya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *