TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) menerima solusi legislatif perwakilan pemerintah banyak pihak Peninjauan kembali yang diajukan adalah Wajar (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan fiskal nasional dan stabilitas sistem keuangan yang mengatur pandemi Covid-19, karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu dapat bermuara pada Darurat konstitusional.

“Kalaupun kami ingin menyampaikan apresiasi atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020, ini karena pemerintah belum mengajukan usulan pengesahan Perppu darurat sipil seperti yang telah dibahas, dan menimbulkan banyak kekhawatiran. Kritik.Meski dengan dukungannya, ia akan memberikan perlindungan hukum dan konstitusional untuk mengalahkan pandemi Covid-19, namun sayangnya Perppu yang semula berniat menangani KMT, nyatanya darurat Covid-19 termasuk apa yang dianggapnya. Hal itu didasarkan pada kondisi dan / atau “keadaan darurat yang mendesak” sebagai alasan untuk mengesahkan berbagai regulasi dan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip yang dikukuhkan oleh UUD / UUD “,” ujarnya, Selasa (21/4). Dikatakan dalam siaran pers Jakarta.

Kekayaan bersih tinggi diklaim bahwa Popup wine merupakan produk NRI UUD 1945, dan dimaksudkan untuk melegalkan pelanggaran UUD sesuai dengan Pasal 22 (1). Tak diragukan lagi, hal itu melanggar prinsip-prinsip utama konstitusi Indonesia, seperti asas supremasi hukum (Pasal 1 (3) dan kekuatan anggaran di DPR (Pasal 23 (1), (2) dan (3)).

Selain itu, orang-orang kaya berpendapat bahwa Pasal 27 (1), (2) dan (3) Perppu 1/2020 jelas-jelas melanggar supremasi hukum dan asas persamaan di depan hukum dijamin. Menurut UUD 1945 “Pasal 27 (1), (2) dan (3) memberikan pejabat tertentu hak istimewa untuk menikmati kekebalan hukum dari korupsi atau pengaduan kepada PTUN,”

” Padahal di sinilah wilayah penegakan hukum. Dengan berlakunya kewenangan mengeluarkan keputusan dan / atau mengubah APBN, regulasi Peppe tidak memiliki batasan, yang jelas tidak sesuai dengan UUD. Sebaliknya, kekuatan anggaran Republik Demokratik Rakyat Hak konstitusional. -Kekayaan bersih yang tinggi mengapresiasi berbagai langkah. Parpol yang mempersoalkan Covid-19 melanggar Perppu atas konstitusi. Ia berharap Mahkamah Konstitusi dapat segera mengadili dan memutus perkara tersebut, serta mempertahankan permohonan pemohon sesuai dengan banyak ketentuan yang meragukan. – “Wajar jika Mahkamah Konstitusi segera menyidangkan perkara tersebut dan segera meminta keterangan dari semua pihak terkait. Dan karena ini terkait dengan kebijakan fiskal nasional, maka Mahkamah Konstitusi mengundang DPP dan pemerintah selain dari Partai Rakyat. Selain itu, karena terkait dengan UUD dan merupakan urusan yang sangat mendesak, Mahkamah Konstitusi juga akan mendengarkan keterangan resmi MPR. -Orang kaya berharap dengan adanya uji materiil dari banyak orang dan organisasi, masalah ini dapat diselesaikan ke pengadilan secepatnya. Alhasil, payung konstitusi bisa mengatasi urgensi yang terpaksa diadopsi akibat bencana nasional Covid-19. Ia menyimpulkan: “Akibatnya Perppu 1/2020 bermasalah, tapi sudah disahkan dan belum disahkan. Koreksi, bahkan tidak legalisasi, jadi akan ada keadaan darurat lain yang lebih serius, darurat konstitusional. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *