TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid menyampaikan keprihatinannya atas kejahatan yang dilakukan oleh para imam dan penganiayaan terhadap para imam di masjid dan umat Islam. -Hidayat meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk berpegang pada prinsip Indonesia sebagai hukum yang adil, dan segera mengusut serta menangani pelaku penyerangan pisau Irak terhadap para Imam sesuai dengan ketentuan hukum. Masjid Pekanbaru dan pelaku ujaran kebencian dan pembakaran, serta tanda Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) yang dipasang di depan gedung DPR RI, dilaporkan. Menurut Hidayat, Pasal 351 KUHP menyebutkan bahwa penikaman imam di masjid Pekanbaru termasuk dalam kategori penganiayaan. Di luar dugaan, masyarakat mencoba mengulangi bahwa pelaku penikaman adalah orang yang sakit jiwa, seperti yang terjadi beberapa kali sebelumnya. Menurutnya, hal ini menimbulkan situasi serupa, yang berulang-ulang.

“” Dalam kasus penganiayaan berulang, penulis akan selalu menderita penyakit mental. Oleh karena itu, ia tidak akan berkecil hati dari sanksi hukum yang tidak memiliki efek jera: untuk mengembalikan kepercayaan umat dan masyarakat terhadap keaslian kepolisian Indonesia, dan untuk mencegah penganiayaan tersebut terulang kembali, polisi harus secara transparan mengungkapkan data dan barang bukti ke lokasinya di Jakarta. Siaran pers mengatakan: Rabu (29/7).

Selain itu, Wakil Ketua Panitia Syuro Partai Keadilan Sejahtera (Syuro Justice Party) menambahkan, Polri juga harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa polisi bertindak profesional dan imparsial dalam menyikapi kebencian dan upaya pembakaran Habib Rizieq dan baliho lainnya. Oleh karena itu, polisi harus mengumumkan kepada publik bahwa kejahatan tersebut pasti akan ditindak. Selain itu, beberapa parpol telah melaporkan ke polisi penghinaan dan penyebaran kebencian terhadap Habib Rizieq sebagai pendeta yang dihormati dan pengikutnya yang banyak. Agar masyarakat bisa menerapkan hukum secara adil, polisi harus bertindak cepat, profesional, dan adil, misalnya saat menangani laporan kebakaran bendera PDIP beberapa waktu lalu, atau dalam proses penyidikan pelemparan bom molotov. Di kantor PDIP di Bogor. Semua laporan publik dari kelompok mana pun harus ditangani dengan cara yang sama. Jangan pilih. Seperti yang dikatakan Pancasila, inilah salah satu makna menegakkan keadilan. Selain itu juga untuk menghindarkan masyarakat dari perasaan terhadap umat yang selalu diperlakukan tidak adil atau bahkan ditolak oleh negara, yang akan berdampak sangat luas pada makna dan implementasi sila ketiga Pancasila: penyatuan Indonesia, ”ujarnya. – Perkataan yang mendorong kebencian dan menginjak-injak gambar, membakar dan merobek baliho bergambar Habib Rizieq, telah menumpuk banyak sanksi berdasarkan Pasal 156 KUHP. Dalam pasal tersebut diatur sebagai berikut: “Apa saja Seseorang yang secara terbuka menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau lebih orang Indonesia akan dihukum hingga empat tahun penjara atau denda hingga 4.500 rupee. “- Dua insiden menunjukkan bahwa tindakan kriminal, penganiayaan, Dalam Pancasila, Indonesia masih menghina dan menganiaya Yulema atau tokoh agama. Perintah pertama adalah: Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus diteliti secara tuntas. Ia menyimpulkan bahwa mengingat Sanksi yang memiliki efek jera sehingga sanksi tersebut tidak lagi terjadi dikemudian hari dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila nya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *