Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Juru Bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendorong para pegiat yang senantiasa bersentuhan dengan masyarakat untuk turut serta menjaga stabilitas di Indonesia dengan menjaga dukungan. Jangan sampai semua pihak memanfaatkan pandemi Covid-19 dan menjerumuskan Indonesia ke dalam berbagai krisis multidimensi. Kita harus bersyukur, selama ini pandemi Covid-19 hanya menimbulkan krisis kesehatan. Ini tidak menjadi krisis ekonomi, krisis sosial, atau bahkan krisis. Terima kasih atas kerja sama para aktivis yang bekerja sama melindungi Indonesia. Tidak ada yang mau dibebani oleh kepentingan lain. Semua fokus bekerja sama untuk menyelamatkan Indonesia dari pandemi Covid-19, “kata Bamsoet selaku keynote speaker Seri Webinar Pandemi DPP Persatuan Olahraga Nasional (PGK). Prospek ke depan”, Jakarta, Selasa malam ( 16/6/20).

Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, Presiden PGK Bursah Zarnubi, Anggota Komite III DPR RI Masinton Pasaribu, Peserta Virtual Adian Napitupulu dan seperti Hariman Siregar, Marula Siregar ( Maruarar Sirait), Syahganda Nainggolan, Rocky Gerung dan Ichsan Loulembah serta aktivis senior lainnya. Indonesia belum memasuki jurang resesi, dan laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2020 bisa mencapai 2% atau 97%. Diperkirakan kontraksi tajam pada triwulan 2/2020 diperkirakan negatif. 3,1% dikaitkan dengan penerapan PSBB dan penghentian berbagai kegiatan ekonomi. Pemerintah dan semua pihak harus bekerja keras untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak lagi negatif pada triwulan 3/2020 agar Indonesia tidak terjerumus ke dalam resesi. Pemerintah menaikkannya menjadi Rp 695,2 triliun. Alasan kenaikan itu adalah karena anggaran perusahaan yang terdiri dari BUMN dan perusahaan padat karya itu naik Rp44,57 miliar. Rp sampai Rp 53,57 miliar. Bamsoet mengatakan: “Anggaran kesehatan meningkat dari Rp 75 triliun menjadi Rp 87,5 triliun, perlindungan sosial meningkat menjadi Rp 203,9 triliun, dan stimulus untuk usaha kecil, menengah dan mikro meningkat dari Rp 123,46 triliun.” Besar. Sejak itu Presiden Joko Widodo juga telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memonitor secara cermat setiap anggaran yang digunakan untuk menangani Covid-19 agar tidak menyimpang dari aturan dan tujuan. . – “Aktivis juga dapat berperan. Memantau apakah kebijakan stimulus bekerja dengan baik secara lokal. Korupsi dalam krisis atau bencana nasional adalah kejahatan khusus. Silakan mengacu pada UU No. 20/2001, yang mengubah No. 31/1999 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 2 Pasal 2 Bamsoet menyebutkan bahwa ayat kedua ayat 2 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi mencapai 6 triliun dolar AS dari PDB, atau sekitar 1,1% dari PDB. Diperlukan upaya inovatif dan destruktif untuk menyelamatkan keadaan keuangan. , Ketimbang mengandalkan utang semata. Dengan dukungan semua pihak, termasuk Bamsoet, mengatakan: “Bukan hanya angka di atas kertas, tapi tindakan nyata, cepat dan tepat juga harus dilakukan. Paling tidak, efisiensi berbagai kementerian / lembaga harus dipastikan. Pemuda Pancasila (Pemuda Pancasila) menambahkan, kita juga patut bersyukur karena pada masa pandemi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja presiden tetap tinggi, sekitar 82,8%. Mulai 16-18 Mei 2020 Berdasarkan hasil survei Lembaga Riset Survei Indeks Jepang, terlihat bahwa TNI dan Polri masing-masing berada dalam kisaran 85,5% dan 79,4%. Pada saat yang sama, TNI dan Polri Indonesia akan tetap diuntungkan dan akan didukung oleh para aktivis. Bawalah semua jenis pemikiran kritis saat jatuh cinta.Indonesia dan Indonesia akan semakin terhindar dari krisis sosial, krisis ekonomi, belum lagi krisis politik di India, Amerika Serikat dan Brazil, ”tutup Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *