TRIBUNNEWS.COM-Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa pembangunan bangsa dan negara Indonesia bergantung pada empat kesepakatan etnik yang dicapai para pendiri negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). Karenanya, tidak ada ruang bagi rasisme untuk berkembang di Indonesia. Leistari mengatakan: “Saya tidak setuju bahwa masalah di Papua terkait dengan rasisme. Saya kira pandangan ini tidak sepadan.” Leistari biasa dipanggil Leary dalam pernyataannya, Minggu. (7/6).

Pidato Rerie melibatkan beberapa pernyataan di media sosial yang mengaitkan masalah rasisme yang diakibatkan oleh kematian George Floyd di Amerika Serikat dengan masalah yang dihadapi oleh polisi Amerika Menyamakan. Ada banyak orang Papua di Indonesia. -Menurut Rairi, dari perspektif ras, suku dan agama, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia belum pernah terlihat.

Reilly memahami dan tidak memungkiri bahwa masih terdapat berbagai masalah di Papua saat ini. Namun, menurutnya hal tersebut lebih disebabkan karena tata kelola pemerintahan yang baik belum diterapkan di berbagai departemen, termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Sebuah kerangka kerja untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rerie menjelaskan, untuk Provinsi Papua yang memiliki otonomi khusus, Provinsi Papua mendapatkan dana khusus setiap tahunnya yang akan terus meningkat sebesar 12,3 triliun rupee (2018), 12,66 triliun rupee (2019), dan 13,54 miliar rupee (2020)). Masyarakat Aceh, provinsi paling barat Indonesia, juga menikmati otonomi yang sama dari pemerintah pusat. Melalui berbagai program beasiswa, lakukan penelitian seluas-luasnya. Misalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka program beasiswa bagi anak-anak adat dari Indonesia bagian timur dari provinsi tersebut. Dari Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Rerie menjelaskan, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Papua bahkan mendapat tambahan infrastruktur berupa jalan tol dan pemungutan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga bahan bakar di Papua sama dengan harga bahan bakar di Jawa, Sumatera dan daerah lain di Indonesia. Lili menjelaskan Pancasila adalah ideologi bangsa, UUD 1945 adalah konstitusi nasional, NKRI adalah nilai yang harus dijunjung tinggi, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa yang mengajak kita untuk bersatu demi kemaslahatan bangsa, agama bahkan bahkan untuk kepentingan bangsa. Perbedaan ras.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *