Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR menyatakan bahwa pelatihan online dalam program kartu pra kerja tidak valid dan tidak valid, buram dan tidak bertanggung jawab. Faktanya, pelatihan online dapat memboroskan dana pemerintah. Jakarta, Kamis (14/5/2020) .

Pada 20 Maret 2020, pemerintah meluncurkan program kartu prakerja dengan anggaran sebesar 5,6 triliun rupiah. Rencana tersebut merupakan bagian dari jaring pengaman sosial melawan pandemi Covid-19. Pandemi ini tidak hanya merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga merusak perekonomian penduduk. Program izin pra kerja merupakan bantuan jaring pengaman sosial untuk mengatasi permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Syarief Hasan menilai karena adanya pelatihan online, program izin pra kerja berjalan tidak normal. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dari Partai Demokrat mengatakan: “Pelatihan online yang tidak efisien dan efektif ini buram dan tidak bertanggung jawab. Padahal, ada potensi besar pemborosan dana nasional.” – Menurut Syarief Hasan, tujuan utama masyarakat saat ini adalah bagaimana bertemu Kebutuhan ekonomi. Ia mengatakan: “Sulit bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya karena seruan agar PSBB bekerja di rumah bahkan di beberapa daerah di Indonesia.

“ Yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan pembangunan ekonomi. Memenuhi permintaan. Salah satunya adalah paket Pre Card. pekerjaan. Namun, rencana tersebut malah mempersulit masyarakat untuk menerima kebutuhan pelatihan tambahan. Online, “lanjutnya.” – Selain itu, Syarief Hasan dari Online terus membiayai pelatihan pemerintah di bawah program kartu pra kerja. Meskipun konten materi yang dikenalkan dalam pelatihan online dapat diakses secara gratis dari Internet, namun juga dapat diakses secara gratis atau gratis melalui YouTube atau platform online lainnya. Dari segi waktu dan materi, ditambah pemborosan anggaran, ”tegasnya.

Untuk mengemban fungsi pengawasan, Syarief Hasan sangat mendukung fraksi-fraksi Partai Demokrat. Mereka juga mencontohkan bahwa pelatihan online diperlukan untuk sertifikasi pra kerja. Rencana tersebut akan sepenuhnya menjelma menjadi isu-isu sosial seperti pendampingan, khususnya bagi pekerja yang diberhentikan dan masyarakat kurang mampu lainnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *