TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) HM Hidayat Nur Wahid, MA secara aktif menyambut baik keputusan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 sebagai jawaban penanggulangan wabah Covid-19, namun sekaligus mengingatkan pemerintah untuk Berhati-hatilah saat mengalokasikan dan meredistribusi anggaran agar anggaran tersebut memenuhi target dan menjauhi praktik korupsi yang membahayakan masyarakat. Dan negara bagian.

“Perppu ini harus kita ucapkan terima kasih, karena bertujuan untuk mengatasi Covid 19, bukan untuk membentuk darurat sipil. Pidato ini dikecam oleh seluruh masyarakat. Namun, ia menyampaikannya pada Kamis (2/4) di Jakarta Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan beberapa catatan agar anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19 dapat mencapai target dan tidak melebihi ketentuan hukum yang berlaku. — Hidayat (biasa disapa HNW) mencontohkan sumber anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19, Ini berasal dari sisa anggaran, dana abadi untuk pendidikan, dana yang dikuasai negara (uang sitaan), dana badan layanan umum (BLU), dan dana badan publik negara (BUMN), sesuai dengan pasal 2. e le Perppu. Ia meyakini, pemerintah juga harus merealokasi anggaran yang kurang mendesak, seperti anggaran konst. Kurangi anggaran modal dan infrastruktur baru, dan nilai APBN 2020 sebesar 419 triliun rupee. Dana baru dan transfer infrastruktur untuk mengelola epidemi Covid-19 Selain itu, ternyata Presiden Jokowi sendiri telah menandatangani Perpres 12/2019 tentang Dana Wakaf Pendidikan.Dana Wakaf Pendidikan merupakan dana abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi penerus. Dana tersebut tidak bisa digunakan untuk “katanya:” .- Orang-orang berpenghasilan tinggi mengatakan bahwa dana abadi pendidikan sangat bermanfaat bagi pembangunan bangsa Indonesia dan revolusi spiritual. Ini semangat yang sering dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo … Selain itu, Wakil Ketua Panitia Syuro Partai Keadilan Sejahtera (SPS) mengatakan, seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, juga ada dana redistribusi anggaran pemerintah non-darurat dengan total 62 triliun dolar AS. Rp. — “Lewati ini Redistribusi anggaran semacam ini akan meningkatkan redistribusi dana tersebut. Hal ini sejalan dengan anggaran untuk penanggulangan wabah virus Covid-19. 405 triliun rupiah sudah dialokasikan, ”ujarnya. – Selain itu, kalangan high net worth juga dikritik. Sesuai ketentuan Pasal 27 Perppu No.1 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah di berbagai bidang adalah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis, bukan untuk merugikan negara.Dia meyakini bahwa pemerintah seolah ingin melindungi diri dari pasal tersebut. Pengaruh pemerintah agar tidak terjerumus ke dalam kasus korupsi, walaupun kemungkinan korupsi dapat terungkap, karena salah satu unsur korupsi adalah adanya kerugian nasional. Undang-undang. Pemerintah harus menetapkan aturan untuk menjamin penegakan hukum, keselamatan dan kemakmuran rakyat serta mencegah Prinsip korupsi dilaksanakan. Selain itu, UU Tipikor menegaskan bahwa jika korupsi terjadi di dalam negeri, dalam keadaan bencana, krisis ekonomi atau ancaman sanksi dalam keadaan berbahaya bahkan bisa sampai pada hukuman mati. ”Anggota Panitia VIII DPR RI yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana mengumumkan . “Ini harus ditekankan agar alokasi anggaran benar-benar memenuhi tujuan, terutama bagi mereka yang terkena dampak, serta tenaga kesehatan yang berjuang di barisan depan (banyak yang meninggal dalam tugasnya),” pungkasnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *