TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia Ahmad Basarah mengatakan kegiatan grafiti dan hiburan yang berlebihan dan tidak senonoh dirayakan di Kuko Darussalam, Kabupaten Rokanhulu, Provinsi Riau. Upacara wisuda siswa SMA I di Tanah Air tidak hanya mencerminkan hedonisme siswa, tetapi juga membuktikan bahwa pendidikan karakter dan karakter tanah air berangsur hilang. More … ” ‘kata Basarah di Jakarta, Selasa (5/5/2020) .

Perilaku memalukan mahasiswa yang disebut Basarah kini menyebar di dunia maya terekam di media sosial. Jaringan di jaringan. Dalam foto tersebut, seorang siswa laki-laki melihat seorang siswa yang seksi, dan gambar alat kelamin laki-laki tergambar di rok belakangnya. –Ada juga seragam siswa, aku melihat mereka bersilangan membentuk gambar seorang wanita. Kenakan pakaian dalam saja. Dinas Pendidikan sudah memanggil penanggung jawab SMA I Kabupaten Rokan Hulu Kunco Darussalam Provinsi Riau untuk klarifikasi.

Menurut Basarah, dia juga anggota Komite Indonesia X. Penanggung jawab pendidikan, para pelajar Riau juga membuktikan bahwa pendidikan karakter dan pendidikan Pancasila harus dipulihkan di semua jenjang pendidikan. – “Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah membangun karakter yang berlandaskan ideologi Pancas Shiraz. Pada masa jabatan 17 Agustus 1966, dalam peringatan HUT RI, Bung Karno menegaskan bahwa“ bangsa tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga intelektual. Pembangunan, itu membentuk pola pikir bangsa Indonesia dengan peran Pancasila, ”kata Basarah. Provinsi Riau bukan hanya masalah hilir, ia melihat masalah serius di hulu harus segera diselesaikan. Masalah hulunya adalah penghapusan disiplin Pancasila di semua jenjang pendidikan pada awal reformasi, akibatnya pimpinan Fraksi PDI-P tetap memegang jabatannya secara terstruktur, sistematis dan berskala besar. Proses pemusnahan karakter bangsa berlangsung 18 (delapan) kali. Dua belas tahun. Beruntung pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo membentuk Kelompok Kerja Presiden yang bertanggung jawab atas pengembangan pemikiran Pancasra. UKP-PIP), landasan hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017, yang kemudian diubah menjadi Lembaga Pengembangan Pemikiran Pancasila (BPIP). Sesuai dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2018. — “Sekarang kita hanya bisa merasakan negara Abaikan pengaruh dalam mendukung ideologi. Pancasila telah dilepas kembali ke pasar bebas. Hasilnya, produk pendidikan kita akan melahirkan anak didik yang hedonis, disisi lain akan membangkitkan sikap intoleran masyarakat. Jika keadaan ini terus berlanjut, kita akan mengalami kehilangan generasi, generasi yang kehilangan jati diri bangsa berdasarkan ideologi Pancasila. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Dibonegor Semarang. Karena itu, Basarah merekomendasikan untuk menganalisis masalah dari hulu. Langkah spesifiknya adalah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena undang-undang ini telah masuk dalam Program Legislasi Prioritas Nasional (Prolegnas), undang-undang tersebut saat ini sedang dipertimbangkan di DPR.

“Di Republik Demokrasi Indonesia, kita telah menjaga dan menjaga dengan baik proses perubahan agar bangsa Indonesia memiliki bangsa dan karakter yang jelas dan kuat. Demikian pula pendidikan nasional harus diisi dengan semangat Pancasila dan cita-cita yang dicita-citakan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *