Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengecam keras kasus perbudakan terhadap awak kapal nelayan berbendera Tiongkok (ABK) warga negara Indonesia (WNI). Mendesak pemerintah untuk segera turun tangan dalam penanganan kasus di kapal nelayan Longxin 605, Longxin 629 dan Tianyu 8. Kapal langsung tertutup saat ditambatkan. Beberapa hari yang lalu, Busan, Korea Selatan. Anggota ABK Indonesia dirampas kebebasannya, bekerja dalam kondisi yang tidak pantas, dan hak hidup mereka dirampas Jenazah WNI tidak dikuburkan di daratan, melainkan dibuang ke laut. Tidak hanya itu, ada juga kecurigaan yang kuat bahwa mempekerjakan ABK Indonesia tersebut menghilangkan hak asasi manusia, ABK ini seperti budak dalam kondisi yang sangat keras dan harus sangat dihargai oleh Kementerian Luar Negeri. Di Jakarta, Bansuth mengatakan bahwa di era modern, perbudakan sudah tidak diperbolehkan lagi: “Setiap orang diakui hak dan kewajibannya. Kalau perlu Kementerian Luar Negeri harus mengangkat masalah ini ke masalah internasional.”, Kamis. 7/5/20). Tidak cukup hanya mengirimkan nota diplomatik melalui KBRI Beijing, China. Sebaiknya Anda segera memanggil Duta Besar China untuk Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lengkapnya. Faktanya, masalah itu diselidiki secara menyeluruh jika perlu. Karena kejadian ini bukanlah satu-satunya kejadian.

“Melindungi seluruh darah di Indonesia adalah salah satu tujuan negara kita dan negara. Menurut Pembukaan, ini adalah tugas penting pemerintah. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), kehidupan warga negara Indonesia adalah Kehidupan bangsa tak kalah berharganya.

Tak hanya dari segi diplomasi, Wakil Ketua Federasi Industri dan Perdagangan Indonesia ini juga meminta kepolisian dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengusut kemungkinan terjadinya perdagangan manusia pada saat pemberangkatan WNI yang telah menjadi ABK Indonesia. -Karena kebutuhan ekonomi, banyak penduduk Bisa jadi tergiur oleh perusahaan distribusi tenaga kerja ilegal-kita tidak menggunakan dokumen hukum yang jelas secara formal, bahkan warga menjadi korban perbudakan akibat perdagangan manusia. Bisa jadi ABK dan harus ada distributor. Juga harus diselidiki. Legitimasi perusahaan distribusi. “Ini harus menjadi insentif bagi pemerintah untuk membuktikan partainya dan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Bamsoet menyimpulkan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *