TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) HM Hidayat Nur Wahid, MA secara aktif menyambut baik keputusan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 sebagai jawaban penanggulangan wabah Covid-19, namun sekaligus mengingatkan pemerintah untuk Berhati-hatilah saat mengalokasikan dan meredistribusi anggaran agar anggaran tersebut memenuhi target dan menjauhi praktik korupsi yang membahayakan masyarakat. Dan negara bagian.

“Perppu ini harus kita ucapkan terima kasih karena bertujuan untuk mengatasi Covid 19, bukan untuk membentuk darurat sipil. Pidato ini dikecam oleh seluruh masyarakat. Namun, ia menyampaikannya pada Kamis (2/4) di Jakarta Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan beberapa catatan agar anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19 dapat mencapai target dan tidak melebihi persyaratan hukum yang berlaku. — Hidayat (biasa disapa HNW) mencontohkan sumber anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19, Ini berasal dari sisa anggaran, dana abadi untuk pendidikan, dana yang dikuasai negara (uang sitaan), dana Badan Layanan Umum (BLU), dan dana Badan Umum Negara (BUMN), sesuai pasal 2. e le Perppu. Ia meyakini, pemerintah juga harus merealokasi anggaran yang kurang mendesak, seperti anggaran konst. Kurangi anggaran modal dan infrastruktur baru, dan nilai APBN pada 2020 adalah 419 triliun rupee. Dana baru dan transfer infrastruktur untuk mengelola epidemi Covid-19 Selain itu, ternyata Presiden Jokowi sendiri telah menandatangani Perpres 12/2019 untuk Dana Wakaf Pendidikan. Dana Wakaf Pendidikan Presiden merupakan dana abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan generasi penerus. Dana tersebut tidak dapat digunakan, katanya: “Pengeluaran ini sangat besar. Orang-orang berpenghasilan tinggi mengatakan bahwa yayasan pendidikan sangat bermanfaat bagi pembangunan manusia Indonesia dan revolusi spiritual yang sering dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Virus korona ini akan muncul di masa depan. .. Selain itu, Wakil Ketua Panitia Syuro Partai Keadilan Sejahtera (SPS) mengatakan, seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, juga ada dana redistribusi anggaran non kementerian darurat senilai 62 triliun dolar AS. Rs. — ” Dengan redistribusi anggaran dan redistribusi dana untuk frastrukur, penanggulangan wabah virus Covid-19 sudah dalam anggaran, dan virus kini sudah mengalokasikan Rp 405 triliun. “–Selain itu, individu berpenghasilan tinggi juga mengkritisi ketentuan Pasal 27 Perppu No.1 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah di berbagai bidang adalah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis, bukan untuk negara. Menyebabkan kerugian. Ia menilai pemerintah seolah ingin melindungi diri dari klausul ini agar tidak terjerumus ke dalam kasus korupsi, walaupun kemungkinan korupsi bisa terungkap, karena salah satu unsur korupsi adalah adanya kerugian nasional. Undang-undang. Aturan untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip negara hukum, keselamatan dan kemakmuran rakyat, dan kebebasan dari korupsi.Selain itu, Undang-Undang Anti Korupsi menegaskan bahwa jika korupsi terjadi di dalam negeri dalam keadaan bencana, krisis ekonomi atau keadaan berbahaya, ancaman sanksi bisa mencapai hukuman mati. Pakar Penanggulangan Bencana DPR RI.

“Perlu ditegaskan bahwa alokasi anggaran benar-benar dapat memenuhi tujuan, terutama bagi masyarakat yang terkena bencana dan tenaga kesehatan yang menangani gigi dan kuku. Dia menyimpulkan: “Di barisan depan (banyak orang meninggal di tempat kerja).”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *