Jazilul Fawaid, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, menganggap serius informasi masyarakat yang membayar tes cepat. Politisi PKB berharap bahwa kelompok kerja Covid-19, Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait yang menangani pandemi Covid-19 akan memperhatikan masalah ini.

“Masyarakat sekarang dalam situasi sulit dan tidak mampu menanggung beban biaya lebih lanjut,” kata Jazilul Fawaid kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6/2020). Guz Jazil yang akrab disapa ini sempat heran, sebelumnya pemerintah benar-benar memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sembako untuk mengatasi masa PSBB, namun kemudian masyarakat dituding melakukan rapid test.

“Saya menerima makan kemarin, tapi sekarang saya disuruh melakukan pemeriksaan cepat,” Kabupaten Gresik, pria asal Pulau Bawean di Jawa ini terkejut. Product Jazilul Fawaid bercanda: “Ya namanya sama, tidak ada yang akan mendapat bantuan.”

Terkait rapid test, dia meminta pemerintah menghitung ulang mode rapid test ke publik. Dia berkata: “Harus menyediakan dia dengan cara yang murah.

Biaya rendah mungkin karena dia berkata dia mendengar bahwa negara ini bisa membuat produknya sendiri.” “Seharusnya murah.” Katanya.

Koordinator Nasional Kepulauan Bangladesh mengatakan bahwa kegiatan pengujian cepat perlu disosialisasikan. Diharapkan pejabat di lapangan mengetahui siapa yang bisa membayar dan siapa yang tidak. Ia berkata: “Jika Anda tidak berkualitas, Anda tidak berkualitas.” Intinya adalah menekankan bahwa komunitas yang sudah dalam kesulitan hendaknya tidak menambah beban. Konon biaya tes cepat bisa hidup di komunitas kecil selama setengah bulan. Dia setuju bahwa tes cepat telah diatur, tetapi biayanya rendah. “Caranya dengan memberikan hibah kepada masyarakat kecil,” ujarnya. Dalam organisasi Puskesmas, kemudian Puskesmas mendapat subsidi “, pungkasnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *