TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tengah mempertimbangkan untuk membubarkan institusi non produktif. Dikatakan, kementerian yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo itu telah menyeleksi 96 lembaga yang ada.

Terkait pidato ini, Wakil Presiden MPR Jazilul Fawaid setuju dengan rencana Tjahjo. Ia mengatakan di Jakarta pada 13 Juli 2020: “Saya setuju dengan langkah Pak Tjahjo membubarkan lembaga-lembaga yang tidak produktif.

— Saat ditanya lembaga mana yang harus dibubarkan, politisi PKB tidak mau Sebutkan lembaga mana yang harus dibubarkan. Dibubarkan. Ia hanya mengatakan: “Saya yakin Menpan RB memiliki tolok ukur yang dapat mengevaluasi kinerja dan produktivitas organisasi. Saya setuju untuk dibubarkan untuk organisasi yang tidak berdaya dan tidak berkualitas. “Masyarakat Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, telah mengambil dua langkah penting. Pertama membubarkan lembaga-lembaga non produktif untuk mengurangi beban, menyesuaikan kembali APBN. Dan perekonomian negara pulih,” ujarnya. Kedua, dikatakan bahwa yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu cara untuk melaksanakan manajemen krisis, yaitu rasionalisasi, rasionalisasi, dan / atau pembubaran institusi yang tidak perlu. Karyawan kehormatan atau paruh waktu yang bekerja di perusahaan. Untuk itu, Gus Jazil sudah akrab dengan dirinya, dan ia berharap pemerintah benar-benar selektif membubarkan lembaga-lembaga yang dianggap tidak berdaya. Dia berkata: “Separuh dari 96 institusi.”

Dia percaya bahwa jika negara tidak berada dalam situasi sulit karena pandemi Covid-19 yang menghancurkan seluruh wilayah, maka dia harus lebih menyetujui neraca. Menjaga lembaga dan komite non-produktif tersebut. Efektivitas dan kinerja ditingkatkan. Ia mengatakan: “ Saya kira sebagai Wakil Ketua MPR bidang hubungan antarlembaga, telah dibentuk organisasi untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya. ”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *