Hidayat Nur Wahid, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, mengkritik Komnas HAM karena melakukan penyidikan bias hanya terhadap umat Islam. Selain itu, pemeriksaan juga memasukkan pilihan sanksi sosial atau denda bagi umat Islam yang berkumpul di masjid selama Ramadhan saat pelaksanaan PSBB. Muslim di Indonesia. Kekayaan bersih yang tinggi mengingatkan kita bahwa virus tidak berasal dari komunitas Muslim, tetapi dari Wuhan, China. Sebelum akhirnya mencapai Indonesia, virus menyebar ke Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara lain, yang sebagian besar bukan Muslim. Lalu lintas, pabrik, pasar, dan tempat keramaian lainnya. Di masjid. Namun, mereka tidak menanyakan apakah sanksi terhadap kelompok agama dan profesi lain tidak berlaku untuk regulasi terkait Covid-19. Intinya penyebaran Covid-19 tidak membedakan agama dan riwayat pekerjaan, ”kata Hidayat, seperti tertulis dalam laporannya, Selasa (12/5).

Agar adil, HNW mengatakan dalam penyidikan Komnas seharusnya mengacu pada Aturan PSBB dalam pasal 13 “Permenkes 9/2020” menyebutkan bahwa larangan sosial tidak terbatas pada masjid saja, tetapi harus berlaku juga untuk semua kegiatan keagamaan, kegiatan fasilitas umum, kegiatan sosial budaya dan kegiatan transportasi. – Karena jika Komnas HAM diskriminatif , Dan cenderung menuntut sanksi hanya kepada umat Islam yang masih beribadah di masjid, dan tidak meminta kepada umat beragama lain.Hal ini tidak adil dan tidak akan menjadi solusi, karena tempat ibadah di negara lain juga dapat digunakan untuk menyebarkan Covid- Tempat berkumpulnya 19.

Politisi dari Fraksi PKS ini mencontohkan, orang pertama yang menyebarkan Covid-19 di Jawa Barat sebenarnya berasal dari kegiatan gereja yaitu Gereja Bethel di Jakarta, sistem GPIB tahunan Seminari dan Gereja Surabaya juga mengadakan forum audiensi di Hotel Aston Bogor (28/2) dan Seminar Religi GBI (3/3) di Lembang, Bandung. – Selain itu, nonagama lainnya Kegiatan juga turut berkontribusi, seperti Konferensi Regional Hipmi di Jawa Barat (9/3) di Karawang dan Pabrik Rokok Sampoerna di Surabaya, di mana 65 karyawan dinyatakan positif Covid-19. Belum lama ini, Covid-19 dilaporkan di KRL Sosialisasi tersebut membuat Gubernur DKI dan Jawa Barat menghentikan aktivitasnya meski ditolak oleh Menteri Perhubungan.Hal ini membuat semua orang sehat dan selamat. Jika aturan dilanggar, akan digunakan secara adil, tidak sensitif, selektif, dan diskriminatif. Hanya yang tidak mengikuti aturan yang bisa dikenai sanksi.Dan hanya yang tergabung dalam organisasi penyiaran Covid-19 saja, karena hal serupa selain tidak taat fakta dan gagal memenuhi rasa keadilan justru akan menimbulkan keributan dan kecemasan serta melemahkan. Kekebalan masyarakat membuat mereka mudah dipekerjakan oleh Covid -9 .

“Sikap condong. Ini mungkin juga sebagai bentuk menjauhkan kita dari cluster lain yang menyebarkan Covid-19, seperti halnya aktivitas kelompok lain yang juga terbukti menjadi pusat penularan Covid-19. Dia menambahkan: “-19” di mana 70,8% responden patuh Menanggapi imbauan ibadah keluarga dari MUI dan Kementerian Agama, 70,8% di antaranya mengatakan perlu memberikan sanksi kepada umat Islam yang melakukan ibadah bersama inu selama Ramadhan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *