TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, wakil presiden MPR di Indonesia, mendesak pemerintah untuk mempercepat dan memantau proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Faktanya, selama pandemi Covid-19, banyak orang kehilangan pekerjaan dan merasakan dampak resesi ekonomi yang tajam.

Setahu kami, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan, jumlah pengangguran meningkat 3,05 juta menjadi 9,2. % Berdasarkan data selama pandemi Covid-19. Bahkan, menurut survei LIPI yang dilakukan oleh FEB UI pada 2/5/2020, sebanyak 25 juta pekerja berisiko mengalami pengangguran selama pandemi Covid-19.

Anggota Komite Demokrasi Tinggi mengatakan bahwa bantuan sosial tidak hanya bertujuan membantu masyarakat akar rumput, tetapi juga akan membantu memperkuat ekonomi Indonesia. Memang, bantuan sosial dalam bentuk tunai dapat mendorong orang untuk mempertahankan daya beli mereka selama pandemi Covid-19.

“Jika bansos diberikan lambat pasti daya beli masyarakat sehari-hari akan semakin melemah. Oleh karena itu, tentunya tidak hanya masyarakat kecil, tapi juga Syarief Hasan mengatakan:“ Karena uang dan komoditas Penurunan mobilitas mengganggu perekonomian Indonesia. “Memang pemerintah mengalokasikan APBN sebesar 203,9 triliun rupiah untuk pos-pos kesejahteraan sosial. Rencananya juga berbeda. Rencana, kartu sembako, program bansos Jabodetabek dan non Jabodetabek, bantuan logistik, bantuan tunai langsung hingga dana besar, Artinya, yang dianggap bermasalah yakni “kartu pra kerja”.

Namun menyumbang 34% dari total pendapatan dan 04% dari anggaran hingga akhir Juli 2020. Nyatanya, Covid-19 sudah terputus selama hampir lima bulan. Kehidupan dan ekonomi .

<< Lambatnya realisasi dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat menunjukkan kurangnya kecepatan dan ketepatan. Tujuan pemerintah dalam merespon dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid. Misalnya ke atau melalui United Enterprise Foundation Penyaluran bansos, prapekerjaan yang tidak tepat sasaran, bahkan kemungkinan korupsi - ia juga mengemukakan bahwa alasan pemerintah tidak selalu menggunakan data menjadi penyebab lambatnya penyaluran. Menurutnya, pemerintah sudah mendapatkan Berbagai sumber daya dan lembaga digunakan untuk memusatkan data agar tidak tumpang tindih. Ia menambahkan: “Pemerintah harus menggunakan database satu per satu agar tidak ada tumpang tindih di lapangan. Politisi demokrasi juga menegaskan bahwa pemerintah harus melaksanakan reformasi birokrasi yang merupakan misi presiden. Dalam penyaluran bansos ada Yokowi. "Penyaluran bansos harus dipercepat dan dikelola terlalu lama. Bantuan harus sampai ke masyarakat dengan cepat dan tanpa sebab. , Termasuk alasan yang belum terbukti. Jangan sampai pendatang baru mendapat pertolongan setelah populasinya semakin parah atau meninggal karena Covid-19, ”tutup Syarief Hasan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *