TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan (Syarief Hasan), wakil ketua Dewan Konsultasi Rakyat Indonesia dari partai demokrasi, mendesak pemerintah untuk melakukan operasi matematika dan secara hati-hati mempertimbangkan rencana untuk mengimplementasikan rencana taman makanan di Kalimantan Tengah. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menerapkan banyak rencana food park, tetapi hasilnya nol.

Selain itu, pemerintah telah memastikan bahwa rencana kebun makanan dilaksanakan dalam pengembangan lahan gambut (PLG) bekas di Kalimantan Tengah. Tanah ini dikembangkan pada masa pemerintahan Soeharto, tetapi gagal. PLG yang lama hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Pembukaan lahan ini dengan mengubah rawa gambut dan rawa menjadi sawah menyebabkan kerusakan lingkungan. Syarief mengatakan: “Pemerintah perlu belajar dari peristiwa masa lalu agar tidak terulang kembali.” – Menurut komentar direktur program PhD Teknik Pertanian Universitas Madagaskar, PLG dulunya adalah rawa dan rawa, sangat rapi dan heterogen Lahan suboptimal yang telah terdegradasi selama 25 tahun sejak dibuka menyebabkan kesuburan tanah menurun dan tidak dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Syarief Hasan, anggota Dewan Tertinggi Demokrat, juga mendesak pemerintah untuk lebih berhati-hati. Oleh karena itu, jangan melakukan kesalahan yang sama dalam industri pangan dan mencetak 1,2 juta hektar sawah di Merauke, ”ujarnya. Bidang pangan bukan fungsi utama Kementerian Pertahanan.“ Kementerian Pertahanan Nasional memiliki tugas yang berat dalam memperkuat pertahanan negara. Selain itu, belakangan ini, Perselisihan antara China dan Amerika Serikat semakin memanas di Laut China Selatan yang melintasi Laut Natuna Utara. Sebab Kementerian Pertanian merupakan lembaga yang paling dekat dengan rencana ketahanan pangan. “Kerja sama dan koordinasi memang baik, tetapi pemerintah harus merelokasi lembaga ini sesuai dengan tugas pokoknya. . Namun, jika pemerintah tetap menganggap Departemen Pertahanan sebagai departemen utama, kebijakan ini dapat melanggar Undang-Undang Pertahanan Nasional AS. Syarief Hasan menyimpulkan: “Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002”.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *