JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, juru bicara Musyawarah Rakyat Indonesia, mendesak Kementerian Pertanian dan Tata Guna Lahan (ATR) mencabut perpanjangan izin penggunaan komersial yang diberikan kepada Per Perbubunan Nusantara II (PTPN II) ( HGU), bernomor 171/2009. ) Menguasai areal seluas 854,26 hektar. Terbitnya HGU tersebut memicu sengketa tanah antara PTPN II dengan masyarakat petani Simalingkar A, Durin Tunggal dan Namu Bintang di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Serdang di Deli Sumatera Utara.

“ATR juga harus menyelesaikan sengketa tanah. Lahan seluas 557 hektar antara PTPN II dan masyarakat pertanian di Desa Sei Mencirim, Kabupaten Sunggal, Kabupaten Sunggal, Kabupaten Sunggal, Kabupaten Sunggal, Sumatera Utara, sudah terjadi sejak tahun 1975. Ironisnya, bangsa Indonesia masih mengalami konflik pertanian antara negara dan rakyat sebelum merdeka 75 tahun silam, Selasa (21/7/20) hari Selasa (21/7/20) diberangkatkan bersama petani (STMB) di Sanggar Ketua MPR RI di Jakarta. — Para petani yang ikut dalam kegiatan ini antara lain Aris Wiyono, Sura Sembiring, Jasa Surbakti, Sulaeman Wardana, Yudi, Musliadi, Ronal Sihombing, Pendi Surbakti, Agnes Irianta dan Tenang Sembiring.Mereka sudah berjalan kaki dari Deli Serdang di Sumatera Utara hingga Jakarta hampir satu kali Pada bulan September, untuk mencari keadilan, 171 petani lainnya masih dalam perjalanan dan saat ini sedang beristirahat di Pekanbaru, Provinsi Riau.

Berdasarkan laporan yang disampaikan SPSB dan STMB, mantan juru bicara DPR RI tersebut mengungkapkan bahwa tanah pertanian berasal dari negara. Konflik tanah di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Awalnya dikuasai oleh Belanda melalui dummy deli Deli Kuntur. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, mendorong Belanda untuk pergi, kemudian masyarakat mengambil alih perumahan dan pertanian. -Presiden Soekarno meloloskan 5/1960 Undang-Undang Dasar Pertanian, yang mengambil alih aset yang dikuasai Belanda, untuk melindungi kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1975, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan PTPN II (kemudian disebut PTPN IX) melalui Administrasi Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri untuk mengelola pertanian. Pemanfaatan lahan. Di sinilah terjadi konflik lahan antara negara dan masyarakat.

“Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi merupakan departemen utama penanganan konflik. DPR RI “Karena persoalan yang dihadapi, pemerintah pusat juga harus turun tangan. Memang tidak mudah, tapi tidak sulit. Kuncinya adalah berdiri bersama rakyat.” Jangan meninggalkan kesan bahwa pihak berwenang menggunakan kekerasan untuk mengusir orang dari tanah dan rumah yang mereka tempati.

“Komite RI kedua Republik Demokratik Rakyat harus segera menyelenggarakan Departemen ATR, sedangkan Komite RI keenam Republik Demokratik Rakyat Joko Widodo “Sejak awal pemerintahannya pada tahun 2014, ia telah menghasut land reform dengan memberikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat,” pungkas Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *