TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengimbau pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia untuk “membantu dan melindungi Pesantren “(pada lembaga sekolah, termasuk Kiyai dan Santri), dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Bantuan semacam ini diperlukan, terutama untuk mengatasi dampak kelembagaan, kesehatan, dan ekonomi dari pandemi Corona Covid 19.

“UU Pondok Pesantren diberlakukan dan diundangkan untuk membantu pesantren. Ini adalah tradisional, modern, Muadala atau menggabungkan pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Di era pandemi Covid-19, Banyak pesantren yang terkena imbasnya dan keberadaan undang-undang ini menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melaksanakannya sebagai penegak hukum, ”ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (10/7). Disebutkan bahwa Pasal 42 UU Petani mengatur tentang kewenangan pemerintah pusat dan memberikan dukungan untuk itu. Melaksanakan fungsi dakwah pondok pesantren, termasuk kerjasama proyek, politik dan fasilitas pembiayaan; selain itu, Pasal 46 ayat 1 dan 2 mengatur bahwa pemerintah memberikan dukungan dan kemudahan untuk membantu petani melakukan bentuk dukungan berikut Fungsi pemberdayaan masyarakat: (a) bantuan keuangan; b) dukungan sarana dan prasarana; (c) bantuan teknis; dan / atau d) pelatihan kejuruan. Dia menyatakan: “Harus ditentukan bahwa dukungan ini harus disesuaikan dengan pandemi Covid-19 saat ini yang juga mempengaruhi petani. “

Anggota Panitia Kedelapan DPR)) Sejak rapat kerja pertama dengan Kementerian Agama saat Covid-19 (4 April 2020), HNW mengusulkan agar Kementerian Agama juga memprioritaskan anggarannya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Khususnya di bidang pesantren. Bahkan pihaknya menawarkan opsi penggunaan dana abadi pendidikan untuk keperluan tersebut. Usulan tersebut sudah disetujui Menteri Agama dan harus segera dilaksanakan sebagai sistem pertanggungjawaban kepada DPP. Ini UUD 1945. Hasil peraturan tersebut, ia mengumumkan: “Mengesahkan UU Pesantren, dan berterima kasih kepada negara atas apresiasi atas kontribusi dan layanan Pondok Pesantren Indonesia. -Hidayat mengatakan bahwa dalam rapat terakhir (26/06) / 2020 yang diadakan oleh Panitia Kedelapan dan Kementerian Agama, ada tambahan usulan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 2,8 triliun yang nampaknya menguntungkan bagi pesantren. Kegiatan sekolah dan pendidikan agama terdampak Covid-19. Namun, Kementerian Keuangan hanya mendapat 2,36 miliar rupiah. Ia berharap Kementerian Keuangan segera mengalokasikan dana, dan Kementerian Agama segera menyalurkannya kepada Islam di seluruh Indonesia secara adil dan terpercaya. Pesantren. Ia juga mendorong Kementerian Agama untuk mengalokasikan anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp1 miliar kepada Direktorat Jenderal Haji dan Umrah, karena pemerintah tidak memberangkatkan haji ke Makkah tahun ini. Sesuai kesepakatan Covid-19. Ia menyimpulkan: “Termasuk Bantuan Santri dan Ustadz terkait dengan pembayaran tes kesehatan dan biaya studi serta kegiatan kesehatan selama masa pengobatan darurat medis pesantren di Ković. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *