Jazilul Fawaid, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, menyatakan kerja sama pemerintah adalah legal, dalam hal ini kerja sama Kementerian Dalam Negeri dengan Perusahaan Pinjaman Online (Pinjol). Namun perlu ditekankan bahwa kerjasama yang disepakati dapat dipertimbangkan dan bermanfaat bagi masyarakat. PDP belum mendapat persetujuan DPR.

Menurut data pribadi politisi PKB itu sangat penting. Karena itu, dia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali atau menimbang kembali masalah rencana kerja sama dengan Pinjol.

Sebagai data penting, Koordinator Nasional Nusantara Mengaji mengimbau pemerintah untuk menjaga dan menjamin data yang dimiliki masyarakat. Termasuk data pribadi, kata Kabupaten Gresik, warga asli Pulau Bawean, Jawa Timur.

“Hati-hati. Karena masih ada pengurus Pinjol yang masih tidak bertanggung jawab dan melanggar aturan yang dikeluarkan OJK,” kata Jazilul Fawaid. — Dia mengingatkan kembali bahwa pemerintah harus berhati-hati dan memeriksa rencana kerjasama. Kerja sama yang diharapkan akan sesuai dengan regulasi saat ini. Menurut dia, perusahaan itu disalahgunakan.

Jika sebuah perusahaan mengharuskan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses data pribadi, itu tidak dapat diterima begitu saja. — Tekankan bahwa Kementerian Dalam Negeri mematuhi aturan untuk menghindari pemberian akses ke data pribadi tanpa pandang bulu kepada orang lain. Merujuk pada “UU ITE” 2008, Jazilul Fawaid mengatakan bahwa akses ke data pribadi yang hanya dapat dibagikan dibatasi dengan persetujuan individu. Dia menambahkan: “Data pribadi melibatkan hak hidup warga negara. Negara harus dilindungi. Oleh karena itu, siapa pun yang mengizinkan orang lain untuk mengakses data warga harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Enda.” Kementerian Dalam Negeri terbuka untuk persetujuan personel terkait. Namun disinyalir mereka harus memenuhi persyaratan keselamatan dan perlindungan yang ditegaskan oleh UU ITE dan Permenkominfo No. 20/2016. Tanyakan apakah Kementerian Dalam Negeri telah memperoleh persetujuan dari personel terkait, dan apakah masih diwajibkan untuk memberikan sertifikat sistem perlindungan data? Dia bertanya.

Menurut Jazilul Fawaid, bahkan dalam situasi di mana data pribadi jarang diakses, elemen pelindung harus diisi sebelum membuka alat pelindung. Dia menegaskan: “Jangan ikuti aturan.”

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikabarkan mengizinkan banyak perusahaan penyedia layanan pinjaman pribadi online untuk mengakses data demografis. Perusahaan percaya bahwa mereka perlu mengakses data pribadi untuk memverifikasi data pelanggan dan demografi. Kompatibilitas register.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *