JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendesak aparat penegak hukum menghadirkan pendekatan persuasif, humanistik, dan strategis terhadap sasaran Pengadilan Negeri Balikpapan Timur India terhadap tujuh anak muda. Dugaan diskriminasi hukum oleh orang Papua yang melibatkan usia 17 tahun, 5 dan 5 tahun. Kalimantan. Oleh karena itu, tidak akan memicu konflik baru yang dapat menimbulkan gejolak. Dalam aksi protes anti rasisme pada Agustus 2019, tujuh pemuda Papua terjebak dalam dugaan makar.

“Musyawarah Rakyat Indonesia terus turut serta membantu saudara-saudara kita memperjuangkan keadilan sosial terhadap orang Papua agar tidak didiskriminasi secara hukum: mengungkapkan keadilan tidak sama dengan makar atau tindak pidana. Ia mengunjungi Surya Anta dan lima orang lainnya. Mahasiswa Papua, mahasiswa ini ditahan di Markas Brimob pada November 2019. Alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak, enam saudara kita yaitu Surya Anta Ginting, Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni, Charles Kossay , Ambrosius Mulait dan Arina Elopere alias Wenebita Gwijangge, dirilis pada Mei 2020. Sabtu (13/6/20) di Jakarta.-Melalui partisipasi virtual termasuk anggota MPR. RI UNTUK PAPUA, termasuk Yorkys Raweyai, Filep Wamafma , Robert Kardinal dan Willem Wandik. Inspektur Kepala Kepolisian Daerah Papua Pol Paulus Waterpauw, Akademisi Sekolah Sosial Politik Elvira Rumkabu, Universitas Essen Rashid, Direktur dan Pengacara Liga Demokratik Papua (ALDP) Latifah Anum Siregal Piter Ell juga hadir dalam pertemuan tersebut. Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Papua Paul Waterpaw atas usahanya yang tak henti-hentinya menjaga situasi di Papua. Oleh karena itu, ” Ini masih mengganggu. Yang membanggakan, ada putra jenderal Papua berbintang tiga, ”kata Bansuet.“ Mantan Ketua Pansus III DPR RI itu menjelaskan, tahun lalu ada “Asrama Papua di Surabaya” karena disebut perusakan bendera merah. Dan kesalahpahaman Baiqi. Namun karena penanganan yang tidak tepat, kejadian tersebut justru memicu konflik yang berujung pada kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua. “Hukuman lima bulan penjara bertentangan dengan tuntutan para demonstran rasis, yang dihukum sepuluh tahun penjara karena makar,” jelas Bamsoet. Prinsip penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri harus efektif. Due process menekankan pada asas legalitas hukum, termasuk menjamin perlindungan hak hukum setiap warga negara. -Sama halnya, kasus makar harus ditangani dengan hati-hati. Bamsoet berkata: “Anda harus memiliki pikiran terbuka sehingga mereka dapat melihat semua masalah dari perspektif yang berbeda untuk membuat keputusan yang benar-benar sesuai dengan rasa keadilan sosial.” – Mantan presiden Republik Demokratik mengenang: Bahkan untuk kehidupan demokratis seperti Amerika Serikat Di negara-negara yang sangat dewasa, masalah SARA (ras, agama, etnis, dan antar-kelompok) juga merupakan masalah yang sensitif. -Kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi kulit putih yang mengakibatkan tewasnya seorang warga kulit hitam, George Floyd, memicu protes dan kerusuhan besar-besaran di beberapa bagian Amerika Serikat.

“Kita malah lebih beruntung karena memiliki Pancasila yang dapat mempersatukan berbagai perbedaan ras, agama, ras dan etnis. Namun, kita harus tetap waspada karena tidak mengecualikan mereka yang mencoba menggunakan Amerika Serikat. Peristiwa itu menimbulkan emosi provokator. Bamsoet berkata: “Ini akan mengganggu perdamaian di Papua bahkan Indonesia secara keseluruhan.

Wakil Presiden SOKSI dan Pemuda Pancasila menambahkan bahwa di antara berbagai kekerasan dan kerusuhan yang terjadi di Papua, sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat, dan korban materi, terutama yang meninggal, seharusnya tidak ditangani secara kuantitatif. Karena seluruh kehidupan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jiwa bangsa Indonesia – keberadaan MPR FOPAPUA diharapkan menjadi pembangkit dialog yang lebih efektif untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan di Papua. Tanah Cenderawasih dengan kekayaan alam dan keragaman budayanya bagaikan mutiara di khatulistiwa dan bisa terus menjadi bagian dari keindahan Indonesia. Indonesia tanpa Papua bukanlah Indonesia. Menjaga perdamaian di Papua adalah bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. “Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia,” pungkas Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *