Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tanda-tanda pelanggaran program sertifikasi pra kerja. KPK juga melakukan penelitian terkait rencana pemerintah ini. Alhasil, KPK menemukan tujuh kendala dalam pengelolaan program kartu prakerja yang berpotensi merugikan negara. Sebaliknya, Partai Revolusi Rakyat juga memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah. Mengenai kesimpulan ini, Jaziru Fawaid, wakil ketua Konferensi Konsultasi Rakyat, mengatakan bahwa sejauh ini, banyak partai politik telah mencurigai bahwa ada banyak masalah dengan sertifikat pekerja, kepemimpinan yang buruk dan manajemen yang buruk. “Fakta membuktikan bahwa klaim ini dikukuhkan oleh usulan BJP. Saya yakin KPK akan mempertimbangkan secara hati-hati dan obyektif masalah ini,” kata Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil, Jumat (19/6/2020). Anggota Komite III DPR berharap pemerintah memperhatikan dan mengikuti rekomendasi KPK. Ia mengatakan: “Jika saran PKK diabaikan, maka kecurigaan masyarakat akan meningkat.” Wakil Ketua DPP PKB mengatakan, KPK meminta pemerintah mengalihkan pelaksanaan program kartu kerja ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan mengundang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). ikut. Itu sebenarnya bagian dari pemerintah, jadi rekomendasi itu dianggap tepat. Ia mengatakan: “Toh, kalau dia dimutasi kerja di Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, itu akan menjadi bagian yang setara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kami juga akan memantau kinerjanya.” Seperti diketahui, KPK menemukan tanda-tanda pelanggaran program kartu kerja, KPK Rencana pemerintah juga dikaji, dan KPK menemukan tujuh masalah dalam pengelolaan rencana kerja pra-kerja tersebut. Masalah-masalah tersebut berpotensi merugikan negara. Sebaliknya, KPK juga menyampaikan tujuh saran kepada pemerintah-Wakil Ketua KPK Alexander · Alexander Marwata mengungkapkan bahwa berdasarkan rekomendasi pertama, peserta yang masuk daftar putih atau pekerja terdampak Covid-19 tidak perlu mendaftar secara online, tetapi sudah dihubungi oleh Project Management Office (PMO) atau pekerja program manager sebagai Kedua, bagi peserta plan, sudah cukup menggunakan Nomor Kartu Tanda Penduduk (NIK) sebagai identitas peserta, apakah perlu digunakan fungsi lain yang akan menimbulkan biaya tambahan. Ketiga, panitia harus meminta nasihat hukum dari Jaksa Agung Republik Indonesia Jamdatun tentang kerja sama dengan delapan platform digital, terlepas dari apakah platform tersebut termasuk dalam lingkup pengadaan barang dan jasa (PBJ), ”Alexander Ucapkan: Kamis (18 Juni 2020) saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Keempat, lanjut Alexander, platform digital tidak boleh ada benturan kepentingan dengan penyelenggara pelatihan (LPP). Oleh karena itu, 250 materi pelatihan yang telah ditandai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan harus dihentikan.

Kelima, pertahankan materi pelatihan dan kualifikasinya untuk menentukan apakah akan mengadakan pelatihan online. Dia berkata: -Enam, materi pelatihan yang ditetapkan untuk tersedia secara bebas melalui Internet harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan oleh LPP. Pelatihan online harus memiliki mekanisme kontrol virtual.

Misalnya Alexander mengatakan bahwa pelatihan harus bersifat interaktif agar peserta pelatihan dapat mengikuti seluruh proses.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *