JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR Indonesia Bambang Soesatyo mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru atau mengendurkan batasan sosial skala besar (PSBB). Selain itu, pertimbangan dan keputusan mengenai relaksasi PSBB juga harus mendengarkan pendapat pejabat daerah. “Buruan. Relaksasi PSBB harus dicapai sebelum kecepatan transmisi Covid-19 dikendalikan pembatasan sosial,” kata Bamsoet di Jakarta, Minggu (3/4/20). – Akhir pekan lalu, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud Md mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melonggarkan pembatasan sosial berskala besar sebagai tanggapan atas pengaduan masyarakat bahwa mereka tidak bisa leluasa menjalankan aktivitasnya selama PSBB. Pemerintah menyadari bahwa jika jumlah masyarakat terlalu kecil maka akan menimbulkan stres yang dapat mengakibatkan berkurangnya kekebalan tubuh dan melemahnya tubuh.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai penyebaran Covid-19 tidak bisa dikendalikan. Tren ini dapat dilihat pada peningkatan jumlah pasien setiap hari. Hingga Sabtu 2 Mei 2020, jumlah pasien positif Covid-19 telah mencapai 10.843 akibat penambahan 292 pasien pada hari itu.

“Di Jakarta paling banyak ada 4.397 pasien. Jawa Barat dan Jawa Timur tercatat lebih dari 1.000 pasien dengan urutan sebagai berikut,” jelas Bamsoet, ”jelas Bamsoet.

Jadi, Pertahanan Nasional AS Kepala Kementerian FKPPI menegaskan masih perlu menerapkan PSBB secara konsisten, khususnya di Jakarta sebagai episentrum Covid-19. Karena menjadi barometer, Jakarta butuh waktu lebih untuk mengontrol kecepatan transmisi Covid-19 – – “Begitu pula dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, PSBB Jabar baru bisa dilaksanakan pada 6 Mei 2020. Kata Bamsoet, tentunya seberapa efektif PSBB dalam membatasi laju penularan Covid-19. Bamsoet menyimpulkan, “Sebelum menerapkan kebijakan pelonggaran, perlu evaluasi dulu. Karena diasumsikan para kepala daerah paling tahu kondisi di daerahnya masing-masing.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *