TRIBUNNEWS.COM-MPR Ketua Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pemerintah harus menanggapi Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dikirim oleh DPR sebelum 20 Juli 2020. (Respon) Ini sangat bergantung pada dinamika yang ada dalam pemerintahan.Dalam hal ini, presiden berkomunikasi dengan para pemimpin berbagai partai politik, terutama mereka yang mendukung pemerintah. -Bamsuet mengatakan di Jakarta pada hari Sabtu: “Sekarang, bola ada di tangan pemerintah, dan pemerintah harus merespon sebelum 20 Juli. Untuk sebagian besar, kami menyerahkan ini kepada pemerintah untuk memutuskan.” 4/7/2020). , Kemudian dikirim kembali ke DPR karena adanya penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, atau menyusun DIM (Daftar Permasalahan), yang isinya menggantikan seluruh materi faktur berbagai unsur, dan membatasinya hanya kepada BPIP (Pankasi). Komite Pengembangan Ideologi Latin) ada beserta tugas dan fungsi utamanya. Misalnya, sesuai dengan tuntutan semua aspek masyarakat, ada 60 artikel yang ditinjau dalam lusinan bab, dan bab 16-17 dari bab 5-6 sangat berbeda dalam hal judul dan konten. “Hanya dalam RUU baru yang menekankan kekuatan PIPB adalah hak untuk mengusulkan. Misalnya, seperti yang disarankan PBNU, judulnya jelas: RUU BPIP itu sederhana,” kata Bamsoet … jika pemerintah melakukannya Keputusan sudah dibuat, dan itu DPR: “Dia akan membahas keputusan ini langsung dengan pemerintah atau menunggu pandemi Covid-19 berakhir,” pungkas Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *