TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Konsultasi Rakyat Indonesia, menyampaikan pandangannya tentang Laut Cina Selatan selama webinar API yang diadakan pada Kamis (18 Juni 2020). Webinar ini diorganisir oleh Asosiasi Guru Indonesia (API) untuk menanggapi situasi keamanan di Laut Cina Selatan selama pandemi Covid-19. Webinar mengumpulkan 500 orang melalui Zoom dan 1.500 orang melalui YouTube. Dia menjelaskan akar penyebab masalah Laut China Selatan. “Masalah ini bermula dari klaim China atas Laut China Selatan berdasarkan sejarah industri perikanan tradisional China (dikenal sebagai sembilan titik dasbor). Klaim ini terkait dengan wilayah, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain, yang menyebabkan konflik.” , Syarief Hasan menjelaskan.

PBB didasarkan pada Hukum Laut Internasional 1982, seperti “Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982”. Indonesia juga meratifikasi Konvensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Faktanya, Pengadilan Arbitrase juga menyatakan pada tahun 2016 bahwa semua klaim China atas Laut China berdasarkan alasan historis tidak benar dan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982. -Laut Cina Selatan memang sangat strategis dan menjanjikan. Ada hampir 11 miliar barel cadangan minyak potensial dan 190 triliun kaki kubik gas alam di Laut Cina Selatan. Bahkan Laut Cina Selatan dapat memenuhi 10% dari permintaan ikan dunia. Tidak hanya itu, nilai perdagangan yang mengalir melalui Laut China Selatan mencapai 5,3 triliun dolar AS, menyumbang hampir sepertiga dari perdagangan laut global.

Anggota Panitia I MPR mengatakan bahwa Indonesia harus mengambil sikap yang bijak melalui diplomasi. Ini diambil pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia harus mampu menyatukan dan memenangkan dukungan semua negara ASEAN. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di ASEAN dan pemrakarsa pembentukan ASEAN harus meningkatkan reputasi ASEAN dalam menyelesaikan sengketa antara Tiongkok dan beberapa negara Asia Tenggara di Laut Tiongkok Selatan. Anggota Dewan Tertinggi Demokrat juga menjelaskan bahwa Indonesia, melalui kesatuannya dengan ASEAN, juga harus dapat mengurangi masuknya kekuatan lain ke Laut Cina Selatan, karena ini akan meningkatkan kemungkinan perang terbuka. Tak hanya itu, Amerika Serikat belakangan ini turut membantu menghangatkan Laut China Selatan.

“Jika ada perang terbuka, negara yang menderita banyak korban dan kerugian adalah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tidak ada perang yang akan terjadi. Syarief Hasan berkata:” Apakah itu pemenang atau yang kalah, semuanya dilakukan dengan indah. . “Indonesia harus terus mendorong aparat keamanan untuk melakukan pengawasan intensif di perairan Natuna. Syarief Hasan mengatakan, TNI AL dan TNI telah meningkatkan sistem pertahanan laut dan udara di perairan utara Natuna. Selain itu, belum lama ini mereka memasuki wilayah utara Natuna tanpa izin pemerintah. Nelayan Tiongkok bersenjatakan perahu, ia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan di perairan Natuna utara. Mendorong pemerintah kesetaraan untuk mengawal nelayan Indonesia di Natuna utara. Langkah ini akan diperkuat. Indonesia sebagai Zona Ekonomi Eksklusif di Perairan Natura Utara.

“Solusi atas permasalahan Laut China Selatan yang mempengaruhi Natura Utara hanya dapat dilihat dari satu sisi. Menyelesaikan masalah ini berkaitan erat dengan politik, hukum, hubungan diplomatik, ekonomi, dan pengembangan wilayah yang sering bersaing. Pemerintah harus mengedepankan diplomasi dengan semangat “sejuta sahabat dan nol musuh” dan terus memperkuat militernya di perairan utara Natuna. Mari kita lindungi Natuna Utara, mari kita jaga lautan Indonesia, “tutup Syarief Hasan dalam webinar API.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *