TRIBUNNEWS.COM-Pada tanggal 11 Maret 2020, di depan ratusan siswa dari STIA Puangrimaggalatung di Sulawesi Selatan, mereka mengisi gedung Nusantara V di gedung MPR di Senayan Jakarta. Budi Muliawan, Kepala Misi, Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal MPR, menunjukkan bahwa anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD. Dia mengatakan: “Meskipun merupakan lembaga nasional yang independen, ketika anggota Partai Demokrat Rakyat dan Partai Demokrat Rakyat bergabung, mereka adalah anggota Republik Demokratik Rakyat.” Menurut alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, DPR memiliki 575 anggota, sementara DPD Anggotanya 136

. Dia berkata: “Karena itu, keanggotaan MPR adalah 711.”

Selama pertemuan itu, saya berharap bahwa para siswa di kampus di Gushe, Provinsi Sulawesi Selatan akan mengenal perwakilan masyarakat dari daerah pemilihan. Ia menjelaskan: “Saya selalu mendorong masyarakat untuk mengenal wakil rakyat karena mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan keinginan kita.”

Dalam studi tersebut, Budi Muliawan menjelaskan tentang MPR. Tanggung jawab dan otoritas. Mengadakan fungsi dan kekuasaan untuk menjadi presiden dan wakil presiden.

“Pada tahun 2019, MPR menunjuk Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tahun 2019- ia mengatakan:” Pada tahun 2024. Tugas dan kewenangan MPR lainnya adalah mengubah dan menetapkan UUD “, dan membubarkan Presiden sesuai dengan ketentuan UUD.

UUD yang dikeluarkan untuk santri berbaju merah di almamater merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Menurut peraturan perundang-undangan saat ini, UUD menempati urutan pertama. Konstitusi Di dalamnya mengatur semua hak dan kewajiban warga negara serta tugas dan wewenang lembaga negara. Budi Muliawan selalu mendorong wakil-wakil yang datang ke MPR untuk membaca konstitusi. Hal ini sangat penting karena membaca konstitusi membuat kita sadar akan diri kita sendiri. Hak dan kewajiban warga negara. Dia berkata: “Agar kita dapat memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. “Kalau paham konstitusi tidak hanya istimewa. Dengan memahami konstitusi, jika undang-undang bertentangan dengan konstitusi, masyarakat bisa melakukan uji materi di MK. Ia mengatakan:“ Seharusnya tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *