Bambang Soesatyo, Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR di Jakarta, mendesak Kementerian Urusan Pertanian dan Perencanaan Antariksa (ATR) untuk mencabut hak penanaman (HGU) No. 171/2009 yang diberikan kepada Per Perbubunan Nusantara II (PTPN II) untuk mengendalikan No. 854. 26 hektar tanah. HGU menyiarkan konflik pertanian antara PTPN II dan masyarakat pertanian di Simlingkar A, Durin Tunggal dan Namu Bintang, Kabupaten Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

“ATR juga harus menyelesaikan sengketa tanah seluas 557 hektar antara PTPN II dan Desa Sei Mencirim dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Sunggal, Provinsi Sumatera Utara. Kedua konflik ini harus diselesaikan segera sejak 1975. Konflik tanah sangat ironis. Tentang kemerdekaan 75 tahun yang lalu, masih ada konflik pertanian antara orang Indonesia dan negara. “Bamsoet menjadi tuan rumah bagi Serikat Petani Serikat Saling (SPSB) Simalingkar dan mengirim Serikat Petani (STMB) di Istana Presiden MPR Indonesia. Katanya saat representatif. Kantor Jakarta, Selasa (20/21/20) .– Petani yang menghadiri acara tersebut termasuk Aris Wiyono, Sura Sembiring, Layanan Surbakti, Sulaeman Wardana, Yudi, Muslia di, Ronal Sihombing (Ronal Sihombing) , Pendi Surbakti, Agnes Irianta dan Calm Sembiring telah pindah dari Deli Serdang di Sumatra utara, Jakarta telah pergi selama hampir sebulan. 171 petani lainnya masih dalam perjalanan dan saat ini sedang beristirahat di Pekanbaru, provinsi Riau.

Mantan pembicara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengungkapkan dari laporan yang disampaikan oleh SPSB dan STMB bahwa tanah pertanian adalah akar penyebab konflik tanah di Indonesia. Deli Kuntur menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945 sebelum Belanda awalnya mengontrol kemerdekaan melalui pengiriman. Akibat kepergian Belanda, masyarakat mengambil alih perumahan dan pertanian.

Presiden Soekarno mengesahkan “Undang-Undang Dasar Pertanahan” No. 5/1 dan mengambil alih aset di bawah kendali Belanda untuk mensejahterakan Belanda. orang-orang. Pada tahun 1975, pemerintah Orde Baru mengeluarkan PTPN II (kemudian disebut PTPN IX) melalui Administrasi Pertanahan Negara dan Menteri Dalam Negeri untuk mengelola lahan pertanian. Dari sana, konflik tanah antara negara dan masyarakat dimulai. “Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi, telah menjadi departemen utama yang menangani konflik tanah. Karena masalah yang dihadapi, DPR dan pemerintah pusat juga harus turun tangan. Bamsotte mengatakan: “Itu tidak mudah, tetapi tidak sulit. Kuncinya adalah dia harus konsisten dengan rakyat.” -Mantan ketua Komite Ketiga DPR yang bertanggung jawab atas hukum, hak asasi manusia dan keamanan juga mendorong polisi untuk meyakinkan. Cara untuk menangani konflik tanah ini. Seharusnya tidak ada kesan bahwa pihak berwenang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengusir orang-orang dari tanah dan rumah-rumah yang mereka tempati.

“Komite Kedua Dewan Perwakilan Rakyat harus segera menyelenggarakan Departemen ATR, sedangkan Komite Keenam Dewan Perwakilan Rakyat harus menyelenggarakan Departemen Perusahaan Publik dan P TPN II. Dengan cara ini, berbagai sengketa pertanian dapat diselesaikan segera. Selain itu, Bamsoet menyimpulkan bahwa Presiden setuju Sejak awal masa jabatannya pada tahun 2014, Joko Widodo telah mendorong “reformasi agraria dengan memberi orang-orang sertifikat tanah gratis.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *