TRIBUNNEWS.COM-Ma’ruf Cahyono, Sekretaris Jenderal Dewan Konsultasi Rakyat Indonesia, dan Letnan Jenderal TNI (Bonn) Hinsa Siburian dari Jaringan Nasional dan Badan Kriptografi (BSSN) menandatangani perjanjian “Informasi dan Proteksi Elektronik” pada hari Jumat ( 07/10/2020) Perdagangan di ruang delegasi gedung Nusantara V di kompleks MPR / DPR RI. Beberapa pejabat dari tingkat kedua dan ketiga dari Sekretariat Jenderal MPR, Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak dan pejabat senior BSSN menghadiri acara tersebut.

Setelah menandatangani nota kesepahaman, tanda tangan elektronik juga dilakukan di tempat yang sama. Siti Fauziah, kepala Kantor Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal MPR, dan Rinaldy, kepala Pusat Sertifikasi Elektronik BSSN, diserahkan kepada Sekretariat Jenderal MPR untuk mengimplementasikan sistem e-government. Ini adalah motivasi yang baik untuk sekretariat umum MPR dan BSSN. Sekretariat Jenderal Konferensi Konsultasi Rakyat meminta untuk menentukan keamanan semua komunikasi informasi, komunikasi, dan bahkan transaksi elektronik.

“Mengingat luasnya fungsi Sekretariat Jenderal sebagai organisasi pendukung Konferensi Permusyawaratan Rakyat, termasuk tanggung jawab yang ditetapkan dalam Konstitusi Konferensi Permusyawaratan Rakyat dan tugas-tugas yang diatur dalam Pasal 5, mencapai keamanan adalah hal yang sangat penting. Antara lain, MD3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengedepankan ketetapan Musyawarah Rakyat, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Persatuan Kebhinekaan, dan Evaluasi Sistem Ketatanegaraan.Dia mengatakan bahwa BSSN bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Tugas keamanan yang luar biasa, terutama di dunia maya. Pentingnya kerja sama ini. Selain itu, Maruf Kasyono menjelaskan bahwa ruang lingkup tugas Sekretariat Jenderal tentu saja akan menghasilkan banyak negara yang membutuhkan perlindungan. Dokumen, ditambah dengan dokumen Lembaga MPR RI, dokumen tersebut memiliki nilai strategis dan sejarah yang tinggi, seperti peraturan MPR dan komposisi ketua dan anggota MPR di setiap periode.

Sistem aplikasi Setjen MPR mendukung kinerja, Ma’ruf melanjutkan, ada banyak Ma’ruf, yang membutuhkan perlindungan keamanan, termasuk sistem manajemen keuangan, manajemen sosial, tata kelola properti nasional, dan sistem terbaru dan lengkap adalah sistem manajemen keinginan masyarakat dan bidang IT, Indonesia (termasuk di luar negeri) Semua orang dapat menyampaikan keinginannya secara real time.Saya berharap sebagai bagian dari misi Sekretariat Jenderal, BSSN dapat melihat dan menganalisa derajat keamanan yang dapat dilindungi BSSN. Katanya. Keamanan dokumen penting. Hinsa juga mencontohkan melalui Dengan kerjasama antara Sekretariat MPR dan BSSN, BSSN akan mendukung Sekretariat MPR dalam pengamanan informasi dan transaksi elektronik di dunia maya, beliau mengatakan: “Elektronik. Saya juga berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan memiliki pengaruh yang baik pada sekretariat umum MPR dan BSSN. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *