Syarief Hasan, wakil presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR RI, menunjukkan bahwa penambahan nomor TAP MPRS XXV 1966 dalam pembukaan Undang-Undang HIP dan banyak konten yang dipertanyakan, berbagai interpretasi dan praktik yang tampaknya bias telah menyebabkan berbagai kelompok menolak masyarakat. di. Sebut saja Komite Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, pensiunan Forkom TNI-POLRI Forkom dan mantan kepala BPIP.

Pernyataan tertulis diterima pada Selasa (16/6/2020) China Hasan melobi untuk tidak menuntut UU HIP dan mengeluarkannya dari Prolegnas 2020 karena isinya memiliki banyak masalah.

Masalah yang paling mendasar dari Undang-Undang Ideologi Pancasila adalah bahwa prinsip-prinsip dasar Pancasila dalam Undang-Undang HIP berbeda dari prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam pembukaan Konstitusi NRI 1945. Menurutnya, prinsip-prinsip dasar yang disebutkan dalam Pasal 3 “Undang-Undang HIP” tidak lengkap, dan teksnya berbeda dari pembukaan URI 1945 URI. Syarief Hasan mengatakan: “Ini adalah distorsi dari prinsip Pancasila, menjadikannya sarana untuk memasuki ideologi Pancasila lain.”

Prinsip pertama UU HIP hanya menyebutkan bahwa para dewa akan membuka politeisme Corong, yang bertentangan dengan prinsip pertama Pancasila. Prinsip kedua hanya menyebutkan manusia, berbeda dengan prinsip kedua Pancasila karena mengabaikan keadilan dan peradaban sehingga bisa mendistorsi Pancasila.

Prinsip ketiga berbunyi tentang persatuan yang berpotensi menghilangkan perbedaan di lingkungan masyarakat. Itu harus menjadi produk budaya Indonesia. Mempertimbangkan perbedaan dalam pengaturan bahasa Indonesia, frasa ini juga memiliki arti yang sangat berbeda dalam bahasa Indonesia terpadu.

Prinsip keempat menyatakan bahwa demokrasi tidak ada dalam ajaran Pancasila dan berbeda dari nilai pertimbangan. Dan hanya menyebutkan prinsip kelima keadilan sosial, yang tidak mempertimbangkan hukuman untuk semua orang Indonesia, sehingga dapat dijelaskan dengan banyak cara.

Syarief Hasan juga menekankan Pasal 5 UU HIP, menunjukkan bahwa komponen utama Pancasila adalah keadilan sosial. Tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu ajaran Pancasila, tetapi penggunaan keadilan sosial sebagai segel dasar sesuai dengan peraturan ini telah mengurangi pentingnya Pancasila secara keseluruhan dan memberikan penjelasan. Kemungkinan Pandangan Pancasila didasarkan pada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Syarief Hasan juga tidak setuju dengan Pasal 6 UU HIP, yang menyatakan bahwa fitur utama Pancasila adalah trisila yang dikristalisasi di Ekasila. Karena, kata ini belum pernah disebutkan di majalah resmi, dan itu bias terhadap Pancasila.

Selain itu, Trisila juga hanya mencantumkan tiga nilai, sedangkan Eccasila hanya mencantumkan satu nilai, yaitu gotong royong. Trisila dan Yekasila mengabaikan nilai Tuhan Yang Mahakuasa dan nilai-nilai lain yang secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945. Jika nilai keilahian tidak diingatkan, itu juga dapat mempromosikan masuknya ideologi penetrasi lainnya ke dalam Pancasila.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *