TRIBUNNEWS.COM-Dalam upaya bersama memutus rantai penularan Covid-19, Indonesia patut mendapat optimisme karena tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Jika konsistensi perawatan ini terus berlanjut, kekhawatiran bahwa Indonesia dapat menjadi pusat pandemi Covid-19 tidak akan menjadi kenyataan.

Di tempat-tempat umum, terutama di Jakarta dan Bodhtabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan banyak kota besar lainnya di negara ini, kegiatan masyarakat yang ekstrim juga harus dipahami sebagai kepedulian. Bekerja dengan partisipasi jutaan orang untuk memutus rantai transmisi Covid-19. Pekerja komunitas dan anak-anak belajar dan bekerja di rumah. Pedagang kaki lima dan warung makan biasanya mekar dari sore hingga malam dan ditutup sementara. Jalan-jalan di banyak kota besar sepi. Tren ini pantas untuk mendorong orang untuk optimis tentang keinginan bersama untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Ada kekhawatiran tentang masalah kepulangan untuk beberapa waktu, karena pandemi Covid-19 diperkirakan tidak akan berakhir selama Ramadhan hingga liburan Idul Fitri tahun ini. Namun, kekhawatiran ini mungkin tidak perlu dibesar-besarkan. Pasalnya, hasil survei Balitbanghub Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan tren relaksasi. Survei online terhadap 42.890 responden itu dirilis Minggu (12/4). Akibatnya, 56% responden memutuskan untuk tidak pulang selama pandemi Covid-19. Sulit dipercaya karena pemerintah tidak melarang mudik. Pemerintah hanya menarik bagi mereka yang tidak pulang. Meskipun 37% responden mengatakan mereka tidak pulang, jika tidak mereka mungkin tidak pulang. Setidaknya 7% responden menyatakan bahwa mereka telah kembali ke rumah. Selain itu, keputusan orang yang diwawancarai setidaknya dapat mempromosikan upaya pencegahan penyebaran banyak pemerintah daerah. Seperti yang kita semua tahu, para pemimpin beberapa daerah khawatir bahwa mungkin ada gelombang pulang ke Jakarta dan Bodhtabek.

Sikap dan pilihan 56% pendatang juga merupakan respon dari bantuan kepala desa. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pedesaan, PDT, dan Biro Urusan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (Balilatfo) mensurvei 3.931 responden dari 31 provinsi. Hasilnya sangat ambisius, menunjukkan betapa cemas dan waspada para kepala desa. Pasalnya, tak kurang dari 89,75% kepala desa menyatakan tidak setuju warganya yang tinggal di perkotaan melakukan survei becek Lebaran 2020 saat pandemi Covid-19. Ini berarti bahwa jika pengembara mencintai semua kerabat dan teman-teman mereka di desa, panggilan kepala desa tidak hanya layak didengarkan, tetapi juga dipatuhi, bersama-sama mereka akan memutus rantai transmisi Covid-19. Mereka yang tinggal di desa juga akan berhati-hati dan waspada. Memang, dalam banyak kasus, orang telah membuktikan bahwa penduduk bahkan tidak terlalu khawatir tentang tujuan pembatasan sosial. Namun, hasil ini bersifat kausal. Hasil dari dua survei cukup untuk menunjukkan sikap dan posisi masyarakat tentang urgensi upaya bersama untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Di Jakarta dan Bodetabek sendiri, akibat penerapan restriksi sosial skala besar (PSBB), potensi peningkatan penularan diperkirakan akan menurun. Jakarta dan sekitarnya memang membutuhkan perhatian khusus karena merupakan episentrum pandemi Covid-19. Meskipun PSBB telah didirikan, perhatian dan kewaspadaan warga ibukota harus terus ditingkatkan. Sayangnya, meski sebagian besar warga Jakarta telah menerapkan pembatasan sosial secara sistematis, namun masih terlihat keramaian di banyak tempat umum. Pemerintah provinsi DKI menegaskan bahwa masih ada warga yang harus meninggalkan rumah untuk bekerja di kantor. Kegiatan ini menyebabkan penumpang berkumpul di beberapa pembangkit listrik (KRL).

Dalam lingkup aplikasi PSBB, ini tidak masuk akal. Mengingat risiko yang sangat besar, pemerintah provinsi DKI harus lebih bertekad dalam menangani masalah ini. Dan, sampai tengahHingga April 2020, dari 267 kelurahan di Jakarta, 233 kelurahan yang terdeteksi positif Covid-19 kasus. Selain itu, tingkat pertumbuhan jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta tidak dapat dihentikan. – Rekomendasi WHO – Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Keputusan Presiden yang tidak membawa bencana yang mengonfirmasi penyebaran Covid-19 memperkuat PSBB sebagai salah satu cara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) diakui Untuk bencana nasional. Saya percaya tekad ini akan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dari semua strata sosial di daerah perkotaan dan pedesaan. Karena penyebaran Covid-19 lebih tergantung pada kegiatan yang terinfeksi, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menjaga konsistensi pembatasan sosial. Hanya dengan cara ini pemerintah dan masyarakat dapat mencegah negara dari menjadi pusat pandemi Covid-19. Ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat pekerjaan untuk mencegah penyebaran di semua wilayah.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *