TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan mendesak pemerintah lebih matang dan berhati-hati dalam merumuskan kebijakan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memang, karena pandemi Covid 19, situasi ekonomi negara itu sulit, dan langkah-langkah yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah baru. Karena OJK dianggap kurang memiliki kemampuan untuk menyediakan pengawasan keuangan. Namun, Syarief Hasan mendesak pemerintah melakukan pembenahan dan reformasi di lingkungan OJK tanpa harus mengalihkan fungsinya ke BI.

Ia meyakini bahwa meski kinerja OJK tidak sesuai harapan, hal tersebut bukanlah alasan untuk mengembalikan kebijakannya ke arah yang benar. dua kali lipat. Transfer ini akan membutuhkan banyak waktu, pikiran, energi dan dana, dan dana ini harus didedikasikan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dia menambahkan: “Di bawah pengaruh pandemi Covid-19, perubahan ini dapat mengalihkan perhatian sektor keuangan,” tambahnya.

Tangani kendali keuangan. “OJK adalah bagian dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan parlemen untuk melakukan reformasi keuangan. Meskipun lembaga ini didirikan pada tahun 2011 hanya di bawah UU No. 21 tahun 2011, OJK telah didirikan sejak krisis keuangan 1998/1999 Cita-cita selalu ada, “katanya. Bahkan, telah menjadi UU No. 23 tentang BI pada tahun 1999. Padahal, salah satu aturan menyebutkan, per 31 Desember 2002, undang-undang OJK sudah ada. Namun, karena berbagai faktor, OJK baru lahir pada tahun 2011, ketika krisis keuangan global baru saja terjadi. -Kemampuannya harus dijaga dan dioptimalkan. Syarief Hasan mengatakan: “Ini tidak akan ditransfer lagi.” Syarief Hasan juga mendesak pemerintah untuk tidak belajar dari negara lain dan membentuk kembali sistem pengawasan keuangan Indonesia. “Selain mempelajari dan menganalisis situasi Roy saat ini di Inggris setelah pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia juga harus menggunakan lembaga sejenis OJK, Badan Layanan Keuangan Jepang (Badan Layanan Keuangan Jepang), untuk belajar dari pengawasan keuangan Jepang. Pengalaman sukses, ā€¯ujarnya. Ia menyatakan respon terbaik harus memperkuat dan memperbaiki sistem regulasi berupa reformasi di lingkungan OJK. Jika ada masalah, pemerintah harus bertindak hati-hati dan matang, memperbaiki dapur dan tidak membakar dapur. Syarief Hasan mengatakan: “Karena jika dapur dibakar, api akan menghancurkan konsentrasi pemulihan ekonomi, termasuk perawatan pandemi Covid-19.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *